Unpad: Uji Klinis Vaksin Fase III Tak Ada Efek Samping Serius

Tim Mikrobiologi Uji Klinis Vaksin Universitas Padjajaran (Unpad) menyatakan uji klinis fase III vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang saat ini sedang dilakukan berlangsung dengan baik. Sejauh ini tak ada efek samping serius yang muncul pada penerima vaksin.

"Sejauh ini alhamdulillah efek samping dan sebagainya tidak ada yang serius. Memang efek imunisasi secara umum saja," kata tim Mikrobiologi Uji Klinis Vaksin Unpad dokter Sunaryati Sudigdoadi dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu (12/12).

Efek imunisasi yang umum diketahui berdasarkan WHO meliputi demam ringan, lengan yang sakit dan biasanya bersifat sementara.

Sunaryati menyebut peneliti rutin melakukan kontak dan pemeriksaan terhadap para relawan penerima vaksin. Tercatat terdapat 1.620 relawan yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19.

Meski tak ada efek samping serius, hasil uji coba klinis ini baru diketahui pada akhir Januari mendatang. Pasalnya, untuk mendapatkan hasil efikasi dan efektivitas vaksin dibutuhkan pemantauan hingga enam bulan setelah peserta menerima suntikan vaksin yang kedua.

"Sebanyak 540 relawan pertama akan dievaluasi di akhir bulan ke enam yaitu di akhir Januari. Kami mengharapkan masyarakat sabar menunggu," kata Sunaryati.

Nantinya, setelah hasil uji coba fase III diketahui, tim uji klinis akan memberikan laporan ke Badan POM. Setelah itu, diharapkan Badan POM dapat memberikan izin darurat penggunaan vaksin. Hasil uji klinis fase III juga akan digabungkan dengan hasil uji klinis enam negara lainnya.

Jika izin edar dan juga sertifikasi halal dari MUI didapatkan, vaksin ini akan langsung didistribusikan oleh Kementerian Kesehatan.

"Kita semua tahun minggu lalu 1,2 juta dosis sudah datang dan disimpan di Bio Farma. Kami menunggu dari Badan POM dan MUI," kata Juru Bicara Vaksin Kementerian Kesehatan dokter Siti Nadia Tarmizi.

Nadia menyebut vaksin ini akan diutamakan untuk petugas kesehatan, pelayan publik, dan kelompok rentan. Sejauh ini pembagian vaksin yang ditanggung pemerintah sebanyak 30 persen dan 70 persen mandiri melalui BUMN.