Nadiem Buka Sekolah di Daerah, DPR Minta Prokes Dibiayai

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkap keputusan pemerintah mengizinkan pembukaan sekolah salah satunya karena banyak daerah terpencil tak bisa melangsungkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Karena kasihan kita punya begitu banyak daerah di berbagai area di Indonesia yang sulit, bahkan tidak bisa PJJ. Terutama untuk mereka, ini diberi kesempatan yang di daerah, apalagi di desa terpencil untuk bisa tatap muka. Karena mereka yang paling risiko tertinggal saat ini," katanya melalui siaran langsung di Instagram, Jumat (11/12).

Kendati begitu, ia menegaskan pemberian izin pembukaan sekolah dilakukan dengan berbagai syarat ketat. Termasuk penerapan protokol kesehatan (prokes) semaksimal mungkin ketika pembelajaran dimulai.

Nadiem mengatakan pembukaan sekolah juga harus diizinkan oleh orang tua melalui komite sekolah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, ia menilai pemda lebih mengerti kesiapan dan kondisi epidemiologis di wilayahnya.

"Kalau kita terus saja PJJ, dampaknya juga kepada psikososial kita. Kita punya pandemi kesepian, pandemi kekerasan di dalam rumah tangga karena stres, kita ada pandemi krisis pembelajaran dan motivasi. Karena kita tahu banyak anak-anak stres, butuh interaksi," lanjut dia.

Sementara untuk melakukan pembelajaran tatap muka, sekolah harus memenuhi daftar periksa yang salah satunya menyanggupi infrastruktur prokes.

Namun kurang dari sebulan menuju semester baru, Kemendikbud belum menerima data lengkap kesiapan sekolah di penjuru daerah. Masih ada 57,05 persen sekolah yang belum melaporkan keadaannya ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait prokes.

Dari keseluruhan sekolah yang sudah melaporkan juga belum semuanya sanggup memenuhi infrastruktur prokes. Masih ada 42.255 dari 228.879 sekolah yang mengaku tak punya disinfektan. Juga ada 11.805 sekolah yang tak punya sarana mencuci tangan.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. (Dok. DPR RI)

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda meminta pemerintah membiayai protokol kesehatan di sekolah jelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Ia mengatakan saran ini sudah disampaikan langsung ke Nadiem sebelum mengumumkan kebijakan pembukaan sekolah di semua zona.

"Saya mendorong Kemdikbud untuk lakukan realokasi refocusing dari anggaran tahun 2021 yang di saat diketok pengesahannya belum teralokasi terkait dengan bantuan skema kepada sekolah terkait pengadaan protokol kesehatan. Ini perlu ada tahapan koordinasi Kemdikbud, Bappenas dan Kemenkeu," katanya melalui konferensi video, Kamis (3/12).

Masukan ini disampaikan Huda setelah melihat survei Bank Dunia yang menemukan sekitar 50 persen sekolah di Indonesia belum siap menerapkan protokol kesehatan.

Berkaca pada temuan tersebut, ia menilai pemerintah tidak bisa memaksa sekolah membiayai kebutuhan protokol kesehatan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, besaran dana BOS juga tak cukup.

"Ketidaksiapan sekolah ini kalau enggak siap, ya enggak siap. Enggak bisa dipaksa pakai dana BOS. Karena dana BOS enggak mungkin bisa dipakai untuk itu. Secara hitungan kalau dana BOS dipakai untuk swab juga enggak mungkin," tuturnya.

Ia menyarankan dana untuk protokol kesehatan ini bisa diambil dari anggaran subsidi kuota yang tidak terserap. Dari total Rp7,2 triliun yang ditargetkan, ia menyebut Kemendikbud hanya menggunakan Rp6,2 triliun.

Huda pun berpendapat pemerintah tidak bisa mengabaikan kekhawatiran dan keinginan guru dalam mengantisipasi dampak pembukaan sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengatakan guru setuju dan menyatakan siap sekolah dibuka dengan delapan syarat yang harus dipenuhi pemerintah dan sekolah.

Berdasarkan survei yang dilaksanakan P2G terhadap 320 responden guru di 100 kabupaten/kota pada 29 provinsi, 55 persen guru menilai delapan komponen ini harus dipenuhi sebelum sekolah dibuka.

Yang pertama guru ingin pemerintah menyiapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah yang rinci sebelum pembelajaran tatap muka. Sosialisasi terhadap orang tua dan siswa juga harus gencar dilakukan sekolah.

Kemudian sekolah diminta menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) pembelajaran tatap muka, seperti pengaturan jam belajar, sistem rotasi, jadwal mengajar guru, pembagian kelas, dan lain-lain.

Guru juga meminta sekolah menyiapkan budaya penerapan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), serta kesiapan sarana-prasarana pendukung protokol kesehatan.

Dengan itu, sekolah dan pemerintah dituntut menyiapkan anggaran dan manajemen yang memadai. Serta memastikan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan berjalan baik.

Dari keseluruhan responden, P2G menemukan 61 persen setuju sekolah dibuka secara bertahap mulai tahun depan. Namun 66 persen guru menilai warga sekolah harus dinyatakan negatif Covid-19 melalui pemeriksaan swab terlebih dahulu.