Rayakan Hakordia, Ketua KPK Sindir soal Budaya Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri berharap perbuatan-perbuatan korupsi tak menjadi budaya di Indonesia. Sebab, kata dia, tindak pidana korupsi yang dilakukan satu atau sekelompok orang ini terbukti bisa mengganggu mewujudkan tujuan negara atas rakyatnya.

Sindiran soal bahaya laten rasuah tersebut diungkapkan Firli dalam sambutan untuk peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020.

"Melalui momentum peringatan Hakordia 2020 mari kita bangun kesadaran penuh dan tekad kuat segenap anak bangsa dan kita perlu kerelaan yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya, tapi korupsi kita jadikan sebagai bahaya laten," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/12).

Dalam kesempatan itu, Firli juga meminta agar semua pihak mau menguatkan tekad dan berkomitmen untuk memberantas korupsi sesuai dengan visi dan misi pimpinan KPK.

"Visi [Komisioner] KPK 2019-2023 bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Masyarakat kita libatkan secara luas," kata pria yang diketahui pernah pula menjadi Deputi Penindakan KPK tersebut.

Mantan Kapolda Sumsel dan NTB ini menerangkan pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini terdiri dari tiga hal utama. Pertama adalah pendekatan pendidikan masyarakat, di mana perlu diperjuangkan pemberian pemahaman terkait bahaya korupsi sehingga masyarakat tidak ingin melakukan atau bahkan terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kedua, kata dia, yakni pendekatan pencegahan dengan perbaikan sistem sehingga diharapkan tak ada lagi peluang bagi siapapun untuk melakukan kejahatan korupsi.

"Terakhir, adalah pendekatan penindakan secara tegas namun tetap akuntabel, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," kata dia.

"Melalui pemidanaan badan, perampasan harta kekayaan para pelaku korupsi, pengembalian kerugian negara diharapkan timbul rasa takut dan kesadaran akan hukum serta tidak akan melakukan tindak korupsi," sambungnya.

Sebelumnya, terkait peringatan Harkodia 2020, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama oleh KPK, jangan sampai padam.

Jokowi berharap, dengan langkah-langkah sistematis, pemerintah maupun KPK dapat lebih efektif memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, penegakan pemberantasan korupsi bakal turut memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran di Indonesia.

Jokowi menegaskan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum. Ia menilai, aparat yang profesional berperan sentral dalam penindakan dan pencegahan korupsi.

"Namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," ujarnya dalam pidato Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," sambung pria yang kini memasuki periode kedua kepresidenan RI tersebut.

Presiden RI Joko Widodo. (Biro Setpres/Laily Rachev)

Dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia itu, Jokowi menyampaikan sambutannya di Istana Negara secara virtual. Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sedangkan, acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dilangsungkan di Gedung KPK, Kuningan. Pada acara tersebut, turut hadir Ketua KPK Firli Bahuri dan jajaran lainnya, serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sebagai informasi, dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan tipikor di KPK dalam dua kasus yang berbeda. Edhy menjadi tersangka terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur, sementara Juliari tersangka korupsi proyek bansos terkait pandemi virus corona (Covid-19).