Demokrat soal RK Tuding Mahfud: Tak Elok Saling Lempar

Politikus Partai Demokrat Syarief Hasan menilai sikap lempar tanggung jawab seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Menko Polhukam Mahfud MD terkait rentetan kerumunan sejak kedatangan Rizieq Shihab ke Indonesia, tidak elok.

"Jadi tidak elok kalau saling melempar tanggung jawab," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/12).

Syarief menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem pemerintahan yang mengatur tanggung jawab masing-masing pejabat, termasuk kepala daerah. Menurutnya, setiap pejabat harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Bahkan, ia menambahkan, seorang pejabat dituntut untuk bekerja melebihi dari tupoksi oleh masyarakat dalam situasi tertentu.

"Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Intinya, semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya," kata Syarief.

Menurutnya, tak jarang pejabat juga dituntut untuk bekerja melampaui tupoksinya. Syarief menilai hal itu lebih baik alih-alih mengurangi tupoksi.

"Itu malah lebih bagus, lebih care [peduli] terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK menyebut Mahfud mesti turut bertanggung jawab atas rentetan kerumunan sejak kedatangan Rizieq ke Indonesia.

"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Bandung.

Emil, sapaannya, menyebut ada tafsir yang berbeda-beda di masyarakat saat menanggapi izin penjemputan Rizieq tersebut. Mahfud diketahui mengatakan boleh melakukan penjemputan selama tertib dan damai.

"Sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, Jabar dan lain sebagainya," tutur Emil.

Sementara Mahfud sendiri belum berkomentar atas pernyataan Emil tersebut.