Di Depan Ketum MUI, Khofifah Sebut Vaksin Corona Halal

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengklaim bahwa vaksin Covid-19 yang akan diberikan pemerintah untuk penanggulangan pandemi virus corona ke masyarakat halal.

Hal tersebut diutarakan Khofifah dalam kegiatan simulasi vaksin Covid-19 untuk wilayah Jatim yang dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sekaligus Rais Amm PBNU, Miftahul Akhyar.

"Allhamdulillah, hari ini pelaksanaan simulasi vaksin Covid-19 di Jatim dihadiri oleh Ketua Umum MUI Pusat KH Miftakhul Akhyar. Ini menunjukkan bahwa vaksin ini halal," demikian pernyataan Khofifah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/12).

Khofifah menerangkan jaminan kehalalan vaksin adalah persoalan penting untuk meyakinkan masyarakat sehingga program vaksinasi Covid-19 berjalan lancar. Sebanyak apapun vaksin yang disiapkan ketika masyarakat merasa ragu, maka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak akan sukses.

"Maka kami menyampaikan terimakasih atas kerawuhan (kehadiran) Ketua Umum MUI Pusat pada simulasi pagi ini," ujar mantan Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Kerja tersebut.

Di hadapan Miftahul, Khofifah pun meyakinkan bahwa Jatim siap melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Ia mengungkapkan saat ini Jatim yang telah memiliki 8.501 vaksin karier, 1800 lemari es, 2404 vaksinator serta programmer di setiap kabupaten/ kota.

Berdasarkan data Kemenkes RI, kata dia, untuk tahap awal Pemprov Jatim mendapatkan jatah sebanyak 317.000 vaksin. Dengan 2.404 vaksinator bersertifikat, pihaknya menargetkan dalam waktu 14 hari pemberian vaksinasi telah terpenuhi.

"Jadi pelaksanaan vaksin tidak sampai berbulan-bulan, kecuali jika mendapat tambahan vaksin kami akan siapkan penambahan vaksinator sekaligus fasyankesnya" katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah pun mengapresiasi RSI Jemursari yang telah bersedia ditunjuk Kemenkes untuk menjadi tempat percontohan vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Muhammad Budi Hidayat mengatakan, program vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan bersama-sama semua unsur.

"Untuk Jatim, dari data logistik, vaksinator dan faskes setelah kami hitung akan mampu menyelesaikan vaksinasi sekitar 6 bulan. Nanti, kami akan cek apakah datanya agar valid. Maka, kami berharap agar pelaksanaan vaksin bisa berlangsung sukses," kata dia.

Pemerintah Pusat Indonesia telah memutuskan melaksanakan vaksinasi Covid-19. Ada enam produk vaksin yang telah ditetapkan pemerintah lewat Kepmenkes HK.01.07/Menkes/9860/2020 yang diteken Menkes Terawan A Putranto pada 3 Desember lalu.

Terkait vaksinasi tersebut, pemerintah pun telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin covid-19 produksi Sinovac, China pada 6 Desember lalu. Namun vaksin itu belum diedarkan karena masih menunggu izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).

Selain itu, Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kemenag dan Majelis Ulama Indonesia pun meneliti kehalalan dari vaksin Sinovac yang didatangkan pemerintah tersebut. Sementara ini, 1,2 juta vaksin Sinovac itu disimpan di Biofarma.