Suharso Monoarfa, Menteri Dua Rezim di Pucuk Partai Ka'bah

Suharso Monoarfa terpiih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Muktamar yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12).

Ia sebelumnya menjabat pelaksana tugas (plt) Ketum PPP mengisi jabatan yang lowong ditinggal Romahurmuziy alias Romi yang terjerat kasus korupsi.

Suharso lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 31 Oktober 1954. Dia merupakan alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Michigan.

Dia mengawali karir politiknya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PPP periode 2004-2009 mewakili daerah pemilihan Gorontalo.

Setelah satu periode menjabat, Suharso mendapat kepercayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat sejak 2009-2011.

Saat itu bidang perumahan rakyat jadi kementerian tersendiri, terpisah dengan bidang pekerjaan umum.

Pada 2015 atau saat Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden, Suharso ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Jabatan itu dia pegang hingga Maret 2019.

Berhentinya Suharso sebagai anggota Wantimpres tak lain untuk menjabat sebagai Pelaksana tugas Ketum PPP yang ditinggalkan oleh Muhammad Romahurmuziy. Romi, sapaan Romahurmuziy, diketahui dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat kasus suap.

Di tahun yang sama, Jokowi juga menunjuk Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Dia menggantikan Bambang Brodjonegoro yang ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.

PPP saat ini memang jadi salah satu partai koalisi pendukung Jokowi. Pada rezim sebelumnya di pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, PPP juga berada dalam gerbong koalisi.

Kini Suharso menjadi orang nomor satu di PPP, salah satu partai tertua di Indonesia. Salah satu tantangan terberatnya adalah mengembalikan PPP sebagai partai papan atas.

Dibanding dua partai tertua lain, Golkar dan PDIP (sebagai penerus PDI), perolehan suara PPP saat ini jauh ketinggalan. 

PDIP punya 128 kursi di parlemen atau berada di posisi pertama disusul Golkar di posisi kedua dengan 85 kursi dari total 575 kursi. PPP sendiri hanya berada di buncit dari 9 fraksi dengan perolehan 19 kursi di DPR RI.