Harapan Warga soal Reshuffle: Jangan Orang Partai, Pak Jokowi

Reshuffle Kabinet Indonesia Maju tinggal menunggu waktu. Kabar reshuffle kabinet telah dikonfirmasi pihak Istana. Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mengumumkan nama-nama menteri barunya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid sebelumnya mengatakan Presiden Jokowi bakal merombak komposisi kabinet pada tanggal yang menjadi kebiasaannya melakukan reshuffle kabinet yaitu pada Rabu Pon. Terdekat, hari penanggalan jawa itu jatuh pada 23 Desember mendatang.

Selain itu, terdapat dua kementerian yang kosong saat ini karena menterinya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yakni Menteri Sosial dan Menteri KKP. Saat ini, kedua jabatan menteri di kementerian tersebut hanya diisi menteri yang berstatus Ad Interim.

Sejumlah warga yang ditemui CNNIndonesia.com pun mengutarakan asa mereka seandainya Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Muhammad Syahid (24), karyawan swasta, meminta Jokowi berani mengambil sikap sendiri yang bebas dari kepentingan partai politik ihwal pemilihan menteri baru. Menurutnya, Jokowi menanggung beban berat usai kepercayaan masyarakat luntur akibat dua menteri tersandung korupsi dan penanganan corona pemerintah yang 'jauh panggang dari api'.

"Pak Jokowi mesti berani mengambil sikap sendiri yang bebas dari kepentingan partai politik untuk pemilihan jabatan menteri baru," kata Syahid kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/12).

Syahid menilai perombakan kabinet kali ini bisa menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi 'para pembantunya'. Dalam hal ini, ia menyoroti sektor kesehatan di masa pandemi yang tidak tertangani dengan baik oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Pak Jokowi sudah berkali-kali menunjukkan kemarahannya soal penanganan Covid-19, tapi posisi Menkes ini tampaknya enggak bisa tersentuh," tutur Syahid.

"Reshuffle kali ini juga mesti jadi momentum buat Pak Jokowi mengevaluasi kinerja menterinya yang tidak becus. Misalnya dalam penanganan Corona kita tahu, angka kasus baru terus naik, rumah sakit penuh, data amburadul, tapi menterinya masih dipertahankan?" imbuhnya.

Selain itu, Syahid menilai penunjukan menteri dari kalangan profesional bisa setidaknya sedikit mengembalikan kepercayaan masyarakat yang tengah turun.

"Sejak awal pandemi, masyarakat sebenarnya sudah mulai hilang harapan, ini malah ditambah kasus korupsi. Tugas berat buat menteri baru," imbuhnya.

Karyawan swasta, Syahid (24). (CNNIndonesia/Ryan Suhendra)

Pertimbangan agar Jokowi mengesampingkan ego partai politik juga diutarakan Dwi Okta (24). Pekerja di salah satu perusahaan yang berada di kawasan Jakarta Timur ini berpendapat kursi menteri cocok untuk diisi orang yang ahli di bidangnya.

"Menteri ideal yang diperlukan adalah mereka yang independen dan sangat kompeten di bidangnya. Setidaknya dia bisa mempunyai pendapat berbeda dari partai koalisi bapak presiden," kata Okta.

Menurut dia, masyarakat saat ini membutuhkan menteri yang konsisten menjalankan program kerja dengan senantiasa introspeksi terhadap dampak yang terjadi. Jika baik diteruskan, dan jika tidak harus ditinjau ulang.

Okta lalu menekankan kebijakan program kartu prakerja yang tidak tepat sasaran.

"Seperti halnya prakerja yang tidak tepat sasaran, masih banyak orang menganggap rumit untuk mendapat bantuan dari prakerja padahal mereka betul membutuhkan. Malah mereka yang mampu dan bermodalkan melek teknologi yang bisa mendapatkan itu," katanya.

Karyawan swasta di Jakarta Timur, Dwi Okta (24). (CNNIndonesia/Ryan Suhendra)

Riyadi (33), salah seorang pedagang di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, berpendapat kriteria utama untuk menteri jika memang terjadi reshuffle adalah harus kalangan nonpartai.

Menurut dia, kasus dua orang Menteri dari partai yang menjadi tersangka korupsi baru-baru ini, sudah bisa menjadi alasan Jokowi agar tidak lagi memilih menteri dari orang partai.

"Menteri yang baik itu bukan dari kalangan partai. (Orang partai) itu dia punya kepentingan. Menteri dari kalangan profesional. Saya sejak awal memang lebih suka menteri periode pertama (Jokowi). Itu menurut saya sudah bagus," kata Riyadi.

Selain kriteria yang diharapkannya terkait isu reshuffle kabinet itu, Riyadi berpendapat menteri yang dipilih Jokowi selanjutnya harus orang yang mengerti dan bisa mengontrol keadaan di lapangan. Dengan demikian, menurutnya, kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran buat masyarakat.

Ia lalu mencontohkan soal program bansos dari Kemensos, menurutnya program itu bagus digulirkan di tengah pandemi, namun eksekusi di lapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

"Harusnya yang layak bansosnya. Jangan kayak sekarang, berasnya itu. Bansos bahan pokok udah bagus, kalau uang takutnya disalahgunakan," ucap dia.

Lebih lanjut, ia sendiri berpendapat saat ini ada dua menteri yang bisa dipertimbangkan untuk diganti karena kebijakannya yang tidak optimal. Selain Menkes, yang menurutnya tak optimal bekerja saat pandemi Covid-19, Mendikbud, kata dia, juga bisa menjadi pertimbangan Presiden untuk diganti.

"Ketimpangan pendidikan harus diperhatikan menteri yang baru. Misal di Jakarta itu, jarak 1 KM ke sekolah bisa naik motor. Di daerah kadang naik perahu. Menteri harus memikirkan pendidikan di daerah," ucap dia.

Pedagang di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Riyadi (33). (CNNIndonesia/Yogi Anugrah)

Warga lainnya, Septian Bayu (24) meminta Jokowi untuk memilih Menteri yang betul-betul pro terhadap masyarakat kecil saat melakukan perombakan kabinet nanti.

"Kepentingan masyarakat yang harusnya diutamakan. Jangan yang lain, apalagi kepentingan asing. Kriteria itu aja, pro masyarakat kecil," kata dia.

Ia sendiri menyatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah lapangan pekerjaan, karena tak sedikit mereka yang bekerja jadi menganggur akibat pembatasan wilayah dan PHK.

"Selain soal menteri-menteri itu (reshuffle). Saya sendiri berharap dan mengusulkan pemerintah itu banyakin lapangan kerja. Tapi yang layak, jangan cuma asal lapangan pekerjaan," kata dia.

Warga Jakarta, Septian Bayu (24). (Dok. Istimewa)

Samsul (46) menyatakan jika ingin merombak kabinet, calon menteri yang harus dipilih Jokowi harus orang yang benar-benar segar dan ahli di bidangnya.

"Jangan yang itu-itu lagi, diputar-putar doang. Banyak orang-orang pintar, yang belum punya pernah punya pengalaman jabatan," kata dia.

Ia menekankan pada posisi Menteri Sosial, Jokowi jangan mengulang kembali keputusan memilih menteri yang dinilainya sangat tidak berpihak ke masyarakat.

"Menteri yang baru nanti, bansos itu kalau bisa diganti uang. Tapi harus didata ulang, biar tepat sasaran. Jangan yang berkecukupan juga dapat. Selama ini kan enggak tepat. Menengah ke atas juga kadang dapat bansos," kata dia.

Warga Jakarta, Samsul (46). (CNNIndonesia/Yogi Anugrah)

Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi saat ini tengah mengatur waktu yang tepat untuk memanggil calon-calon menteri yang bakal mengisi pos kementerian di Kabinet Indonesia Maju. Istana memastikan bakal mengumumkan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.