Hujan Kritik untuk Mendikbud Nadiem di Tengah Isu Reshuffle

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dihujani kritik di tengah isu reshuffle atau perombakan jajaran Kabinet Indonesia Maju menyusul kekosongan dua kursi menteri akibat dugaan kasus korupsi.

Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki mengaku dirinya juga mendengar isu reshuffle berseliweran. Salah satunya terkait kursi Mendikbud.

"Iya dari mulut ke mulut (soal reshuffle)," kata Zainuddin kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (21/12).

Zainuddin sendiri memiliki sejumlah catatan terhadap kinerja Nadiem setahun belakangan yang dianggap belum maksimal. Beberapa di antaranya terkait pengganti Ujian Nasional (UN), subsidi kuota, dan Program Organisasi Penggerak (POP).

Ia menilai mantan bos Go-jek tidak memiliki persiapan yang matang untuk menerapkan Asesmen Nasional (AN), pengganti UN, yang direncanakan tahun depan. Padahal perubahan itu termasuk masif.

Pihaknya, kata dia, juga tak melihat kajian akademis dan penjelasan yang mendalam terhadap konsep-konsep yang akan diujikan dalam AN.

"Saya termasuk yang setuju UN dihapus. Tapi disiapkan penggantinya dengan baik. Sejauh ini kelihatannya belum siap untuk mengganti," tuturnya.

Keraguan ini juga sempat diutarakan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono. Ia menilai AN belum memungkinkan digelar pertengahan tahun depan.

Selain itu, Zainuddin mengkritik kinerja Nadiem dalam mendistribusikan subsidi kuota internet. Program bernilai Rp7,2 triliun itu menurutnya bertujuan baik namun penerimaan kuota tidak merata.

Ia mengatakan, kiprah menteri muda itu dalam menangani permasalahan pandemi covid-19 masih dihujani keluhan. Menurut dia, hal itu karena Nadiem tak banyak turun ke lapangan selama menjabat menteri.

"Pada saat belum covid jarang turun. Sekarang covid semakin punya alasan untuk itu turun. Jadi kekurangan informasi yang cukup di lapangan, sehingga di dalam memberikan direction ke stafnya menjadi kurang firm," lanjut dia.

Pelajar yang tinggal di desa terpecil terpaksa mengerjakan tugas sekolah di luar rumah lantaran keterbatasan jaringan internet sedangkan sekolah hanya bisa memfasilitasi kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring mengunakan aplikasi WhatsApp Grup serta Facebook Messenger. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/agr/aww).

Sementara Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menilai Nadiem kurang koordinasi dan kerap terburu-buru dalam menetapkan sebuah kebijakan.

Hal ini dilihat dari sejumlah program yang kemudian berujung polemik, seperti perkara hak merek Merdeka Belajar.

Ia mengatakan konsep pendidikan yang dicanangkan Nadiem juga kerap kali tak memiliki dasar yang kuat, baik tanpa adanya naskah akademik atau peraturan mendikbud.

"Program Kemdikbud untuk dunia persekolahan dan guru saat ini lebih kepada adopsi, kalau tidak disebut menjiplak dari program-programnya sekolah swasta," kata dia.

Selain itu, dugaan keterlibatan lembaga swasta di dalam tubuh Kemendikbud menurutnya juga perlu dijadikan perhatian, terutama pada agenda perubahan kurikulum.

"Dugaan kuat keterlibatan lembaga swasta tertentu di tubuh Kemdikbud ini sebenarnya mengganggu dan merusak manajemen birokrasi internal tubuh Kemendikbud," tuturnya.

Sementara itu pihak Kemendikbud tak menjawab saat dikonfirmasi terkait berbagai kritikan tersebut.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Pembelajaran Hamid Muhammad meminta agar persoalan itu ditanyakan kepada pejabat eselon I Kemendikbud.

"Sebaiknya bisa menanyakan ke eselon I yang menangani kebijakan dan program terkait," katanya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com.

Namun saat CNNIndonesia.com berupaya mengonfirmasi kepada Sekjen Kemendikud Ainun Naim, yang bersangkutan tak merespons kritikan tersebut.

Selain itu Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media Muhammad Heikal juga tak merespons.

Isu reshuffle sebelumnya kian menguat setelah diungkap Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Ia menyebut kemungkinan besar reshuffle dilakukan Rabu (23/12).

"Insya Allah, itu perkiraan saya dari kebiasan yang sudah sudah," katanya pada 16 Desember lalu..

Sejumlah nama seperti Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diisukan akan mengisi jabatan menteri sosial.