Parpol Koalisi Jokowi soal Reshuffle: Semua Bisa Berubah

CNN Indonesia
Selasa, 22 Des 2020 11:06 WIB
Sejumlah petinggi partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf enggan berbicara banyak soal calon menteri terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Para pemimpin parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf saat momen bersama pada 18 April 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah petinggi partai politik koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin enggan berbicara banyak soal para kandidat calon menteri terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Politikus PPP Arsul Sani menyatakan nama-nama sosok yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih bisa berubah hingga Sang Presiden mengeluarkan pengumuman reshuffle secara resmi.

"Bagaimanapun itu hak prerogatif Presiden yang tentu akan berdiskusi dengan Wapres [Ma'ruf Amin]. Di mana tentang portofolio yang akan di-reshuffle atau orang yang akan masuk kabinet bisa berubah-ubah sampai dengan reshuffle diumumkan," kata Arsul kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PPP diketahui merupakan salah satu parpol yang menjadi koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Pada Kabinet Indonesia Maju, sejauh ini PPP memiliki satu kader sebagai menteri yakni ketua umum parpol tersebut, Suharso Monoarfa. Suharso adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.

Arsul menyatakan bahwa partainya memahami bahwa Jokowi bersama Ma'ruf sedang menggodok rencana perombakan kabinet.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal PPP periode 2016-2020 tersebut mengaku bukanlah hal yang elok bila PPP ikut mengomentari atau menyampaikan pernyataan tentang perombakan kabinet tersebut.

Di luar itu, Arsul tidak mau menjawab lugas saat ditanya apakah Suharso selaku Ketum PPP sudah menemui Jokowi untuk membicarakan soal perombakan kabinet. Ia pun tak menjawab saat ditanya apakah alokasi kursi menteri untuk PPP akan ditambah, dirotasi, atau dikurangi dalam rencana perombakan kabinet kali ini.

Jawaban tak lugas perihal calon menteri dalam reshuffle kabinet mendatang pun disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate dan Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid. Dihubungi secara terpisah, keduanya tidak menjawab secara lugas saat ditanya apakah alokasi kursi menteri untuk NasDem dan PKB dalam rencana perombakan kabinet kali ini.

"Itu kewenangan Presiden, sebaiknya menunggu saja," kata Johnny yang juga Menkominfo tersebut.

"Saya enggak tahu," ucap Jazilul.

Pada Kabinet Indonesia Maju, termasuk Johnny, NasDem memiliki tiga kader yang menjadi menteri. Dua menteri lain adalah Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Serupa NasDem, PKB pun memiliki tiga kadernya yang menjadi menteri. Mereka adalah Menaker Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Desa PDT Abdul Halim Iskandar. Abdul Halim sendiri dikenal sebagai kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. PLate menyampaikan sambutannya dalam peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Jakarta, Kamis (16/7/2020). Kemenkominfo meluncurkan Gernas BBI dengan mendorong transformasi digital di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) melalui pemberian stimulus maupun fasilitasi UMKM dan ultra mikro sekaligus mendorong kesadaran konsumen Indonesia memanfaatkan teknologi serta membeli produk dalam negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.  *** Local Caption ***Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada Kabinet Indonesia Maju. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Relawan Dorong Reshuflle Besar-besaran

Sekretaris Jenderal Pro Joko Widodo (Projo), Handoko, menyoroti situasi politik, hukum, dan keamanan di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Selaku relawan, Handoko mengakui pihaknya telah beberapa kali bertemu dengan Jokowi untuk membahas isu perombakan kabinet.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, pihaknya menyarankan agar Jokowi melakukan perombakan kabinet dalam skala besar dan tidak hanya terpaku untuk mengisi kekosongan jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial saat ini. Diketahui Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara saat ini telah menjadi tersangka tipikor dalam dua kasus yang berbeda di KPK.

Dua menteri yang jadi tersangka KPK itu pun merupakan kader parpol, di mana Edhy adalah politikus Gerindra dan Juliari politikus PDIP.

Handoko mengatakan berdasarkan evaluasi kinerja satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang dilakukan Projo diperoleh hasil yang kurang memuaskan.

"Jadi kali ini menjadi momentum untuk melakukan reshuffle besar-besaran. Perombakan besar yang tidak cuma karena ada dua menteri yang ditangkap KPK, tapi ada persoalan lain yang tidak kalah besar, jadi reshuffle besar ini yang kita suarakan terus," ucap Handoko.

Meskipun bersifat relawan, Projo sendiri memiliki keterwakilan dalam Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi merupakan Wakil Menteri desa PDT.

Calon Wakil Menteri Desa dan PDT Budi Arie Setiadi melambaikan tangan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi merupakan Wakil Menteri Desa dan PDT. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sebagai informasi, Jokowi sebelumnya dikabarkan akan memanggil calon menteri Kabinet Indonesia Maju untuk diperkenalkan kepada masyarakat sebelum reshuffle atau perombakan kabinet.

"Tentunya akan diperkenalkan kepada publik oleh Bapak Presiden," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, melalui pesan singkat, Senin (21/12).

Heru tak menyebut secara rinci waktu pengenalan calon menteri tersebut karena pengumuman reshuffle itu menyesuaikan dengan agenda Jokowi.

(mts/kid)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER