PBNU Dukung Menag Yaqut soal Cegah Populisme Islam

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk mencegah populisme Islam berkembang di Indonesia.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi mengatakan populisme Islam yang dimaksud Yaqut adalah politik identitas berbasis agama. Hal itu, kata dia, berbahaya bagi kelangsungan demokrasi.

"Oh iya (PBNU mendukung). Jangan sampai politik Indonesia yang masih berkembang sebagai politik demokratis secara prosedural, berkutat pada isu-isu yang justru akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri," kata Masduki kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/12).

Masduki berpendapat dalam demokrasi, pemimpin dilihat dari keberhasilan melaksanakan aspirasi rakyat. Tidak boleh ada politik yang mengedepankan latar belakang suku, agama, maupun ras seseorang.

Ia juga berkata, demokrasi harus diarahkan sesuai tujuan negara dalam konstitusi. Masduki menegaskan politik identitas atau populisme Islam tidak boleh membelokkan arah demokrasi Indonesia.

"Karena negara ini didirikan tidak atas nama minoritas dan mayoritas. Jadi di siapapun keluarganya, sukunya, agamanya, sama di depan hukum," tuturnya.

Masduki menyarankan Yaqut bisa mencegah populisme Islam dimulai dengan pendidikan. Ketua Umum GP Ansor itu bisa mengerahkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama untuk melakukannya.

"Bagaimana membangun bangsa yang demokratis lewat pendidikan. Itu saya kira paham inklusif, tidak gampang menyalahkan orang lain bahwa kita hidup dalam perbedaan," ujarnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut mengatakan ingin mencegah populisme Islam berkembang di Indonesia. Ia menyebut ada pihak-pihak yang menjadikan pihak yang berbeda sebagai musuh.