Keluarga Laskar FPI yang Tewas Gugat Bareskrim ke Pengadilan

CNN Indonesia | Senin, 11/01/2021 10:00 WIB

Pihak keluarga menggandeng Boyamin Saiman Law Firm menggugat Polri soal penyitaan barang-barang pribadi milik Khadavi Laskar FPI.

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (ANTARA FOTO/Muhamad Ibnu Chazar)

Jakarta, CNN Indonesia --

Keluarga Muhammad Suci Khadavi Putra, salah seorang anggota Laskar FPI yang tewas ditembak di Peristiwa Karawang, menggugat Bareskrim Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan perihal penyitaan barang-barang pribadi milik Khadavi.

Pihak keluarga menggandeng advokat dan konsultan hukum pada kantor Boyamin Saiman Law Firm untuk gugatan ini.

Lihat juga:

Polri Ambil Rekaman CCTV Rest Area KM 50 untuk Penyidikan

"Sudah didaftarkan tanggal 28 Desember 2020. Sidang perdana rencananya hari ini," kata salah satu kuasa hukum, Kurniawan Adi Nugroho, kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (11/1).

Kurniawan mengatakan Khadavi masih berstatus terlapor, bukan tersangka. Oleh karena itu, menurut dia, tidak adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat memperlihatkan penyitaan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan melawan hukum.

Adapun barang-barang yang disita antara lain adalah satu set seragam Laskar Khusus FPI; 1 unit handphone merk Oppo F11 dengan simcard nomor: 0812-8763-5543; SIM A atas nama M Suci Khadavi Putra; dan SIM C atas nama M Suci Khadavi Putra.

Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen
Komnas HAM menyimpulkan peristiwa penembakan laskar FPI pada 7 Desember 2020 sebagai pelanggaran HAM.

Lihat juga:

Front Persaudaraan Islam Ajak Eks FPI Gabung Kembali

Polisi juga menyita KTP atas nama M Suci Khadavi Putra; Kartu mahasiswa atas nama M Suci Khadavi Putra; Uang untuk pembayaran biaya kuliah dalam bentuk tunai sebesar Rp2,5 juta.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memeriksa dan memutus sejumlah hal.

Di antaranya yakni menyatakan secara hukum Bareskrim telah melakukan penyitaan yang tidak sah; menyatakan secara hukum, segala data dan/atau informasi yang didapat Bareskrim dari barang-barang milik Khadavi sebagai data dan/atau informasi yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Selain itu, memerintahkan Bareskrim untuk mengembalikan barang milik Khadavi kepada Pemohon atau kuasa hukumnya, segera setelah putusan dibacakan.

"Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara," pungkas Kurniawan.

(ryn/ain)

[Gambas:Video CNN]