Demokrat Minta Pemerintah Serius Sosialisasi Vaksin Covid-19

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid meminta pemerintah melaksanakan sosialisasi vaksin virus corona (Covid-19) secara serius.

Menurutnya, langkah itu harus dilakukan agar proses vaksinasi Covid-19 bisa berjalan efektif dan tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

"Pemerintah kiranya sosialisasi vaksin Covid-19 benar-benar dilaksanakan dengan serius sehingga bisa efektif dan tidak timbulkan kerugian bagi negara yang sudah beli vaksin tersebut," kata Anwar saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (11/1).

Ia mengingatkan bahwa kehadiran vaksin Covid-19 di Indonesia sudah menghadirkan banyak keraguan di tengah masyarakat, khususnya terkait langkah pemerintah mengimpor 1,2 juta vaksin buatan Sinovac.

Menurutnya, keraguan publik itu muncul karena izin edar darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum keluar ketika itu.

"Banyak masyarakat dan tenaga kesehatan yang ragu divaksin. Kalau vaksin satu-satunya cara memerangi Covid-19, maka vaksin harus benar dapat terlaksana dalam pelaksanaan di masyarakat," tuturnya.

Terakhir, Anwar mengkritik langkah pemerintah yang menggunakan beragam istilah dalam penanganan Covid-19.

Menurutnya, istilah-istilah yang digunakan, termasuk istilah baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Pemerintah tidak buat bingung masyarakat dengan buat istilah yang membingungkan masyarakat, PSBB [pembatasan sosial berskala besar] sudah berjilid-jild terakhir ada PPKM," ucap Anwar.

BPOM rencananya akan mempublikasikan izin penggunaan darurat atau EUA vaksin Covid-19 produksi Sinovac hari ini, Senin (11/1).

Agenda penyampaian hasil uji klinik Vaksin Covid-19 Sinovac tersebut rencananya berlangsung siang ini di Kantor BPOM, Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Sampai saat ini masih diagendakan," kata Kepala Bagian Humas BPOM Nany Bodrorini, kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/1).