Kemenkes Bujuk Ribka Tjiptaning untuk Mau Divaksin

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan upaya persuasif kepada Anggota Komisi IX DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning yang menyatakan secara terang-terangan bahwa dirinya menolak penyuntikan vaksin virus corona (Covid-19).

Kemenkes sekaligus meminta kepada para pejabat pemerintah untuk ikut mendukung upaya pemerintah dalam program vaksinasi sebagai salah satu upaya keluar dari pandemi.

"Kita akan persuasif dengan beliau, karena tokoh yang lain juga banyak yang mendukung," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Budi Hidayat saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta agar para pejabat publik mendukung pelaksanaan vaksinasi. Ia pun mengajak agar seluruh masyarakat Indonesia tidak ragu lagi terhadap keamanan vaksin Covid-19 yang akan diberikan pemerintah secara gratis.

Wiku mengingatkan vaksin Sinovac sudah mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Presiden Joko Widodo dan Menteri Kabinet Indonesia Maju juga telah menjadi daftar pertama menerima suntikan vaksin Sinovac pada hari ini.

"Iya sejatinya memang mendukung. Saya nanti juga divaksin," kata Wiku kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

Meski begitu, Wiku mengaku cukup menghargai perbedaan pendapat tersebut. Namun ia tetap mengajak agar seluruh masyarakat khususnya tetap yakin dan bersedia menjadi target vaksinasi gratis pemerintah.

"Perbedaan pandangan dalam sesuatu yang sangat baru dalam kehidupan yang mengenai peran individu dan kolektif itu adalah wajar. Memaknai prinsip gotong royong bahu membahu saling melindungi itu perlu kita bangun bersama," jelasnya.

Ribka Tjiptaning membuat sejumlah pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi IX pada Selasa (12/1) kemarin. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.

Dalam kesempatan itu, Ribka tegas menolak untuk divaksin covid-19. Ia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin covid-19.

Ribka mengisyaratkan masih meragukan vaksin covid-19. Berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya, vaksin anti polio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," kata Ribka, Selasa (12/1).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej pun menilai vaksinasi Corona bersifat wajib bagi warga Indonesia. Ia menegaskan, bila ada warga yang menolak, maka mereka bisa dibebankan baik sanksi denda maupun kurungan penjara.

Edward merinci sanksi pidana dapat diterapkan bagi warga melanggar, baik berupa sanksi denda hingga penjara, atau bahkan keduanya sekaligus, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.