Internal Mabes Polri menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Idham Azis.
Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan karir Listyo ketika memimpin Bareskrim cukup mentereng dan direspons positif oleh masyarakat. Hal itu, lanjut dia, terlihat dari pengungkapan kasus-kasus besar yang banyak dilakukannya.
"Pak Listyo Sigit dianggap yang terbaik karena prestasinya selama ini," kata Argo kepada wartawan melalui keterangan resmi, Rabu (13/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Argo pun berharap agar Polri nantinya dapat menjadi lebih baik apabila Sigit sudah secara resmi dilantik dan menggantikan Idham yang pensiun.
"Mudah-mudahan Polri akan lebih baik di bawah kendali pak Sigit," ucapnya.
Sebagai informasi, Listyo resmi dilanti ksebagai Kabareskrim pada 16 Desember 2019 lalu. Dia naik pangkat menjadi bintang tiga usai dipercayai sebagai Kadiv Propam Polri sebelumnya.
Selama memimpin Bareskrim, Listyo banyak mengungkap kasus-kasus besar yang menarik perhatian publik. Salah satunya, namanya mentereng setelah menangkap buron terpidana kasus hak tagih (Cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra pada 30 Juli 2020 lalu.
Kala itu, Listyo memimpin tim penyidik secara langsung ke Malaysia untuk meringkus buronan kelas kakap tersebut.
Sebelumnya, Jokowi resmi mengusulkan Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Idham Azis. Usulan nama Kapolri ini tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Pimpinan DPR, Rabu (13/1).
Pratikno tiba di Gedung DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta sekitar pukul 10.40 WIB pada Rabu (13/1) kemarin. Mengenakan pakaian bercorak batik warna cokelat, kedatangan Pratikno disambut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Surpres itu langsung diterima Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Hari ini surpres telah kami terima dari presiden yg mana presiden menyampaikan usulan pejabat mendatang tunggal yaitu Listyo," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).