Doni Monardo: Jokowi Sudah Divaksin, Tak Ada Lagi Alasan Ragu

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyatakan tak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak mempercayai vaksin Covid-19.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh kepada masyarakat dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksin Covid-19. Sebagai kepala negara, kata Doni, Jokowi telah memberikan contoh kepada warganya.

"Presiden sudah divaksin dan ini tidak ada alasan lain bagi kita untuk tidak percaya, siapa lagi yang harus kita ikuti," kata Doni dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dengan BNPB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (14/1).

Dia menerangkan pihaknya telah menguji vaksin Covid-19 ke sejumlah pihak sebelum menyuntikkannya ke Jokowi pada Rabu (13/1). Menurutnya, tidak ada satupun yang mengalami gejala setelah disuntik vaksin Covid-19 tersebut hingga saat ini.

"Sebelum Presiden dapat vaksin, ada sejumlah pihak yang telah dilakukan sebelumnya dan mereka kami minta pendapat dan masukan, tidak ada satupun yang mengalami gejala sampai hari ini," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu.

Doni mengatakan pemerintah tidak mungkin mengambil kebijakan yang mengorbankan masyarakat.

"Jadi tidak ada alasan lagi, tidak boleh ada keragu-raguan sedikitpun tentang vaksin, tidak boleh. Kita harus yakin, tidak mungkin pemerintah mau mengorbankan masyarakat," katanya.

Berangkat dari itu, Doni mengajak semua anggota yang hadir dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan BNPB untuk melawan pihak-pihak yang berusaha membuat rakyat tidak mempercayai vaksin Covid-19.

"Mohon dalam forum ini, siapapun yang berusaha membuat rakyat tidak percaya harus kita lawan bersama-sama. Tidak boleh kita biarkan, karena inilah kekuatan bangsa kita untuk bisa mengatasi Covid-19," tutur dia.

Selama ini, anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menolak untuk disuntik vaksin Covid-19. Dia lebih memilih membayar denda. Pasalnya, berdasarkan pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, ada kasus kelumpuhan hingga meninggal dunia.

Misalnya, kata dia, vaksin polio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

"Saya yang pertama bilang, saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM tidak boleh memaksa begitu," cetusnya.