Kronologi Kasus Korupsi Citra Satelit: Rekayasa Sejak Awal

CNN Indonesia | Rabu, 20/01/2021 20:20 WIB
Tersangka korupsi pengadaan citra satelit diduga telah mempersiapkan mengakali proyek itu sejak awal proses perencanaan dan penganggaraan. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) menyebut kecurangan pengadaan citra satelit sudah disepakati sejak awal. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan eks petinggi di Badan Informasi Geospasial (BIG) serta lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai tersangka korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CRST), Rabu (20/1).

Dua tersangka korupsi pengadaan citra satelit itu adalah Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) LAPAN tahun 2013-2015 Muhammad Muchlis.

"KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Sehingga KPK meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan pada September 2020 lalu," ujar Wakil Ketua KPK LIli Pintauli Siregar dalam konferensi pers yang disaksikan secara daring lewat media sosial lembaga antirasuah tersebut, Rabu (20/1).


Ia memaparkan perkara tersebut bermula pada 2015 silam saat BIG dan LAPAN bekerja sama untuk Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi.

"Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, PRK dan MUM diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah," kata Lili.

Sebelum proyek mulai berjalan telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di LAPAN dan perusahaan calon rekanan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu PT AIP dan PT BP untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Atas perintah para tersangka, kata dia, penyusunan berbagai dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT AIP dan PT BP agar 'mengunci' spesifikasi dari peralatan citra satelit tersebut.

"Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka juga diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa
dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC)," ujarnya.

Atas tindakannya tersebut, mereka dijerat pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," ujar Lili.

Untuk diketahui, pengadaan citra satelit sangat berperan dalam kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Foto CSRT dapat menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah.

Lili menerangkan dua tersangka korupsi pengadaan citra satelit itu ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 20 Januari 2021.

(isa/kid)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK