Menkes Budi Kapok Pakai Data Penerima Vaksin dari Kemenkes

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah tak mempercayai data terkait program vaksinasi Covid-19 yang dimiliki oleh kementerian yang ia pimpin.

"Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil," kata Budi dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan kanal PRMN SuCi di Youtube, Rabu (20/1).

Budi menjelaskan, data yang dimaksud adalah data penerima program vaksinasi. Ke depan, untuk data penerima program vaksinasi, ia bakal menggunakan data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, basednya untuk rakyat di atas 17 tahun," ujar Budi.

Pemerintah sebelumnya menargetkan 181,5 juta penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19. Proses vaksinasi dilakukan secara bertahap dalam periode 15 bulan, terhitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.

Namun begitu, Budi mengatakan, program vaksinasi Covid-19 ini juga menemui sejumlah kendala lainnya. Salah satunya mengenai tempat penyimpanan vaksin.

Menurut dia, lemari cold chain untuk penyimpanan vaksin tidak mencukupi. Padahal, pengiriman vaksin sebanyak 1,2 juta dosis baru tahap pertama.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menilai, kapasitas yang tak mencukupi itu terjadi karena vaksin untuk penyakit lainnya menumpuk di tempat penyimpanan. Hal itu yang tak diperhitungkan dengan matang sejak awal.

"Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri dan sebagainya," jelas Budi.

"Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic," kata dia menambahkan.

Program vaksinasi Covid-19 dengan vaksin asal China, Sinovac, telah mulai berjalan sejak pertengahan Januari lalu.

Presiden Joko Widodo menjadi orang yang pertama disuntik bersama sejumlah tokoh, termasuk Menkes Budi pada 13 Januari.

Pemerintah selanjutnya akan fokus memvaksinasi 1,4 juta orang tenaga kesehatan hingga Februari 2021. Lalu vaksinasi 17 juta TNI-Polri pada Maret-April 2021. Kemudian vaksinasi 25 juta lansia hingga Mei 2021.