Jaksa Agung Sebut Korupsi BPJS TK Tak Terkait Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kasus dugaan korupsi di PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak berhubungan dengan penanganan kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Pernyataan itu disampaikan Burhanuddin merespons pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (26/1).

"Apa BPJS Ketenagakerjaan ada kaitannya dengan Jiwasraya? Tidak. BPJS kasusnya berdiri sendiri dan ini masih dalam penyidikan awal," ucap Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pihaknya sudah memeriksa 20 orang terkait kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar terkait penetapan tersangka dalam kasus ini.

"Mohon bersabar untuk penentuan tersangkanya," tutur dia.

Sebelumnya, Tobas--sapaan akrab Taufik Basari--bertanya apakah kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan memiliki hubungan dengan kasus korupsi Jiwasraya.

Ia meminta Burhanuddin melakukan pengembangan penyidikan apabila dua kasus tersebut memiliki hubungan.

"Dari kasus BPJS, apa ada kaitannya dengan Jiwasraya? Kalau ada, ini bisa pengembangan. Walaupun kasus Jiwasraya dianggap selesai, tapi upaya untuk menelusuri dengan kasus lain itu bisa dilakukan dengan sangat baik," tutur Tobas.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono meyakini bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi ini serupa dengan yang terjadi pada Jiwasraya kala itu.

"Hampir sama dengan Jiwasraya, itu kan investasi juga. Dia [perusahaan] punya duit, investasi keluar," kata Ali kepada wartawan.

Penyidik pun telah memeriksa dua direktur di BPJS Ketenagakerjaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi di perusahaan itu.

Sebelumnya, penyidik juga sudah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah dokumen diamankan. Penanganan kasus itu berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.