DPR Minta Pemerintah Antisipasi Lonjakan Covid-19 Libur Imlek

CNN Indonesia | Senin, 01/02/2021 10:05 WIB
DPR ingatkan pemerintah untuk merumuskan ulang kebijakan penanganan pandemi Covid-19 guna mengantisipasi lonjakan kasus, apalagi jelang libur perayaan Imlek. Ilustrasi. Sejumlah petugas Satpol PP Kecamatan Cilandak menginspeksi kepatuhan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama PPKM di sejumlah tempat makan di kawasan Fatmawati, Jaksel, Kamis, 14 Januari 2020. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR RISufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus infeksi virus corona atau Covid-19 mengingat kurang dari dua pekan lagi bakal masuk libur Hari Raya Imlek.

Untuk diketahui, Imlek jatuh pada Jumat 12 Februari 2021. Perayaan Hari Raya Imlek ini bakal diikuti libur akhir pekan dua hari yakni 13 dan 14 Februari 2021.

Peringatan antisipasi juga diminta Dasco merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang digelar dua jilid tersebut dinilai tak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.


Selain jelang Imlek, Dasco juga meminta pemerintah mulai memikirkan langkah mengerem lonjakan kasus akibat penyebaran Covid-19 mengingat pertengahan Mei mendatang juga akan tiba waktu perayaan Lebaran Idul Fitri.

"Saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini hal-hal yang bisa membuat lonjakan Covid-19 tinggi. Seperti kita tahu, bahwa akan ada libur panjang pada saat Imlek dan juga Hari Raya Idul Fitri," kata Dasco lewat pesan suara yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (1/2).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengingatkan, setiap kali libur panjang, hampir pasti selalu ada lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Karena itu lebih lanjut Dasco menyarankan pemerintah untuk segera memformulasi ulang kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Salah satu langkah yang bisa ditempuh menurut dia, adalah mengkaji ulang usulan atau rencana libur panjang pemerintah.

Sebelumnya, Jokowi mengakui kebijakan PPKM Jawa-Bali yang digelar sejak 11 hingga 25 Januari lantas diperpanjang hingga 8 Februari tak efektif mengerem laju penyebaran virus corona. Hal ini ditunjukkan dengan terus bertambahnya kasus tambahan harian, bahkan kerapkali di atas angka 10 ribu kasus.

Pengakuan soal kebijakan PPKM yang tidak efektif itu dibeberkan di tengah rapat bersama sejumlah menterinya pada Jumat (29/1) lalu di Istana Kepresidenan Bogor.

"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," ucap Jokowi dalam tayangan video itu, Minggu (31/1).

Infografis Daftar Daerah Terapkan PPKM Jawa-BaliInfografis Daftar Daerah Terapkan PPKM Jawa-Bali. (CNNIndonesia/Basith Subastian)

Jokowi melanjutkan, PPKM mestinya dijalankan untuk mencegah mobilitas masyarakat demi mengerem laju penularan Covid-19. Tapi di lapangan, kata dia, PPKM justru tak berjalan sesuai dengan esensi kebijakan yakni tegas dan konsisten.

Padahal, lanjut Jokowi, ketegasan dan konsistensi penerapan kebijakan penting untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ungkap Jokowi lagi.

(mts/nma)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK