DPR Kritik soal WN AS Orient: Tak Belajar dari Kasus Arcandra

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengkritik pemerintah terkait temuan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwukore yang diduga masih berstatus sebagai Warga Negara Amerika Serikat.

Menurutnya, temuan kasus itu membuktikan pemerintah tidak belajar dari kasus serupa yang pernah terjadi 2016 silam. Ketika itu, pemerintah baru mengetahui Arcandra Tahar memiliki dwi kewarganegaraan setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik yang bersangkutan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Belakangan, Arcandra kemudian memutuskan kembali menjadi WNI dengan melepas kewarganegaraan AS, dan diangkat kembali oleh Jokowi sebagai Wamen ESDM.

"Kejadian ini bukti pemerintah tidak mengambil pelajaran dari kasus Arcandra Tahar yang sempat diangkat sebagai Menteri ESDM beberapa tahun lalu, padahal yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat," kata Luqman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/2).

Dia menyatakan kasus Orient ini sangat memprihatinkan, memalukan, dan menunjukkan sistem data kependudukan Indonesia masih amburadul. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus gerak cepat memperbaiki sistem kependudukan agar tidak kecolongan lagi di hari mendatang.

Oleh karena itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia segera memanggil Mendagri Tito Karnavian untuk membahas kasus ini.

"Saya usulkan kepada Ketua Komisi II, agar secepatnya memanggil Mendagri untuk membahas kejadian ini," katanya.

Lebih jauh, Luqman menyerahkan soal kemungkinan temuan unsur tindak pidana dalam kasus Orient ini ke Bawaslu, KPU, dan Polri. Ia meminta tiga institusi itu melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma membenarkan status kewarganegaraan AS Orient tersebut. Ia mengatakan Kedutaan Besar Amerika Serikat baru mengonfirmasi kewarganegaraan Orient.

"Iya benar," kata Yudi melalui sambungan telpon kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/2).

Yudi menjelaskan Bawaslu Sabu Raijua awalnya curiga terhadap status kewarganegaraan Orient sejak awal. Sebab, kata dia, Orient sudah puluhan tahun tidak tinggal di Indonesia.

Saat pilkada berjalan, Bawaslu Sabu Raijua berupaya mencari tahu kebenaran tersebut. Mereka pun mencoba meminta kejelasan ke Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan bertanya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak Januari 2021.

Namun, Kedubes AS baru menjawab lewat surat resmi awal Februari 2021.

"Dari hasil jawaban itu, kami tidak bisa berbuat banyak karena proses telah berlangsung, penetapan sudah berlalu," ucapnya.

Untuk maju ke Pilkada Sabu Raijua, Orient mendapatkan dukungan dari koalisi Partai Demokrat dan PDIP. Orient yang merupakan kader PDIP ditempatkan sebagai calon bupati, sementara Thobias Uly yang merupakan kader Demokrat ditempatkan sebagai calon wakil bupati.

Belakangan, DPP Demokrat sendiri mengaku sempat menaruh curiga atas kewarganegaraan Orient. Pihaknya kemudian memberikan rekomendasi setelah mendapat jaminan dari Ketua DPD Demokrat yang juga kakak kandung Orient, Jefri Riwukore.

"Isu kewarganegaraan ini sudah berhembus di awal penjaringan dan Bappilu Partai Demokrat," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (2/2).

"Dan pada saat rapat pendalaman Bappilu DPP PD dengan Ketua DPD NTT sudah kita pertanyakan. Karena ada jaminan dari Ketua DPD yang notabene ini (Orient) adalah adik kandungnya, tentu kami indahkan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP NTT, Emi Nomleni menegaskan belum mendapat informasi tentang status kewarganegaraan bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwukore.

Emi berdalih dia belum menerima informasi sehingga tak bisa memberi keterangan terkait Orient.

"Saya belum mendapatkan informasi ya, karena saya masih kondisi (kurang sehat) jadi saya belum bisa memberikan informasi dulu". tegas Emi Nomleni saat dikonfirmasi Selasa (2/2) malam pukul 21.00 Wita.

Sedangkan Ketua DPD I Partai Demokrat NTT, Jefirtson Riwu Kore yang dihubungi hingga selasa sore belum merespons.

Sebagai informasi, Indonesia sendiri tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Alhasil, warga Indonesia yang telah memutuskan mendapatkan kewarganegaraan negara lain, maka status WNI-nya otomatis hilang. Hal tersebut menjadi salah satu yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.