Pemkab Bogor Tak Terapkan Ganjil Genap Akhir Pekan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memutuskan tidak menerapkan sistem ganjil genap bagi kendaraan bermotor pada akhir pekan di wilayahnya.

"Tidak [menerapkan ganjil genap], kami lebih memilih pengetatan [protokol kesehatan] di level mikro," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Kamis (5/2) dikutip dari Antara.

Dia, yang juga menjabat Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu, memilih cara membentuk pos komando protokol kesehatan di tingkat desa untuk menekan angka penyebaran Corona di wilayahnya.

Menurutnya, Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan hingga desa hingga kini perannya tidak maksimal.

"Sekarang ini yang bergerak itu kan cenderung satgas di kabupaten, saya ingin sekarang dimaksimalkan satgas di kecamatan dan desa, serta mengaktifkan kembali satgas-satgas tingkat RT dan RW," kata Ade Yasin.

Ia berharap masyarakat patuh dalam menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak), sehingga pemerintah tidak harus menerapkan karantina wilayah untuk menekan angka penularan Covid-19.

Seperti diketahui, Pemkot Bogor segera menerapkan sistem ganjil genap setiap akhir pekan demi mengurai mobilitas warga di tengah pandemi Covid-19.

"Kami Forkopimda sepakat untuk diberlakukan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selama 14 hari ke depan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya di Bogor, Kamis (4/2).

Ia mengatakan, penerapan ganjil genap akan disesuaikan dengan tanggal pada hari tersebut yang harus cocok dengan ganjil atau genapnya plat nomor kendaraan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tak efektif. Alhasil, ia mendorong penerapan pembatasan sosial di level mikro hingga tingkat RT/RW.