Anggota Komisi I DPR Sebut Rencana Kunker ke Qatar Dibatalkan

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha menyatakan rencana kunjungan kerja (kunker) beberapa anggota komisi pertahanan tersebut ke Qatar dibatalkan.

"Ya, sudah (dibatalkan)," kata Tamliha saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/2).

Tamliha membantah pembatalan ini terjadi lantaran Duta Besar RI untuk Qatar, Ridwan Hassan dan staf Kedubes di Doha tengah positif terinfeksi Covid-19.

"Enggaklah, kemarin masih komunikasi sama saya," katanya.

Politikus PPP itu mengklaim menolak mengikuti kunker tersebut sejak awal. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk kunker ke luar negeri saat ini sangat tinggi.

"Kondisi di sana itu kalau misalnya Turki harus PCR 79 jam. Sebelum pulang, lima jam sebelum masuk pesawat itu wajib PCR, kalau ternyata positif, ya wajib isolasi di rumah sakit dengan biaya sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR telah melakukan penjajakan untuk melakukan kunker ke Qatar di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, kegiatan tersebut akan berlangsung pekan depan, 28 Februari hingga 6 Maret 2021.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan rencana tersebut. Namun, menurutnya, surat bernomor PWI/01959/DPR RI/II/2021 yang diteken Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin per 10 Februari 2021 itu masih bersifat penjajakan.

"Surat di atas baru sebatas proses penjajakan, karena sampai saat ini dalam masa pandemi Covid-19, Qatar masih memberlakukan peraturan [bahwa] untuk masuk Qatar, embassy Qatar tidak mengeluarkan visa akan tetapi menggunakan exceptional entry permit(EEP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar langsung," kata Indra kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/2).

Kunker DPR ke luar negeri di tengah pandemi Covid-19 pernah menjadi sorotan pada Oktober 2020.

Kala itu, sebanyak sembilan politikus Partai Golkar yang menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 melakukan kunker ke Ukraina. Azis pun menjadi pimpinan rombongan dalam kunker tersebut.

Sementara itu, delapan politikus Golkar lainnya adalah Ketua Komisi I Meutya Hafid, anggota Komisi I Bobby Adityo Rizaldi, anggota Komisi II Bambang Patijaya, anggota Komisi III Supriansa, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, serta anggota Komisi XI Putri Anetta Komaruddin dan Mukhamad Misbakhun.

Mereka bertemu dengan pihak dari Verkhovna Rada yang merupakan lembaga parlemen Ukraina.