ANALISIS

Menteri Jokowi Ramaikan Bursa Capres, Peta 2024 Bisa Berubah

CNN Indonesia
Rabu, 24 Feb 2021 06:41 WIB
Presiden Joko Widodo saat pelantikan Kabinet Indonesia Maju. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Dua lembaga survei merilis hasil survei Pilpres 2024 di waktu hampir bersamaan. Nama-nama di lingkaran Presiden Joko Widodo muncul dalam persaingan.

Parameter Politik Indonesia (PPI) dalam surveinya mencatat nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto unggul dari 12 nama tokoh lain. Ketua Umum Partai Gerindra itu meraih 19,9 persen, disusul Anies Baswedan dengan 11,9 persen, Ganjar dengan 11,3 persen, hingga Sandiaga Uno sebesar 2,1 persen.

Kedua, Lembaga Survei Indonesia (LSI). LSI juga menempatkan Prabowo di puncak dengan angka elektabilitas tertinggi sebesar 22,5 persen. Prabowo bahkan jauh mengungguli Ganjar dan Anies, masing-masing di peringkat kedua dan ketiga dengan elektabilitas rata-rata di angka 10 persen.

Sejumlah pengamat mengingatkan potensi pecah kongsi di tubuh partai koalisi menyusul kemunculan beberapa nama menteri dalam survei tersebut, meski Pilpres 2024 masih jauh.

Direktur Eksekutif Political Review, Ujang Komaruddin meyakini akan muncul sejumlah nama di antara menteri Jokowi yang akan maju di Pilpres 2024. Hingga saat ini, kata Ujang, ada dua nama yang berpotensi maju, yakni Prabowo dan Sandiaga.

Ujang yakin kedua nama itu masih berhasrat maju di Pilpres, entah sebagai capres maupun cawapres.

"Apalagi tadi, katakanlah surveinya, elektabilitas dianggap ada. Dianggap bagus," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/2).

Menurut Ujang, beberapa nama itu bahkan telah bergerak jauh-jauh hari untuk mewujudkan manuver politiknya. Mereka berjalan dengan tempo kecepatan yang berbeda. Tapi tak terbantahkan sambil memetakan basis dukungan partai.

Selain dua nama itu, Ujang turut memperkirakan dua nama lain yang berpotensi bakal ikut bersaing. Sebut saja, seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Mereka sudah bergerak. Hanya memang sambil jalan. Artinya nanti memetakan partai politik yang mendukung. Persiapan logistiknya," katanya.

Menurut Ujang, perpecahan di tubuh koalisi adalah keniscayaan. Dia berujar, koalisi partai dalam politik demokrasi Indonesia saat ini memang dibentuk sesuai kepentingan pragmatis, alih-alih ideologis. Maka, katanya, semua koalisi partai, termasuk oposisi, akan bersifat temporer atau sementara.

"Pertama bukan koalisi ideologis, sifatnya temporer dan tidak permanen. Artinya 2024 itu akan main mata masing-masing. Partai koalisi saat ini itu," kata dia.

Pecah Terlalu Dini

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai terlalu dini pecah kongsi dalam waktu sekitar empat tahun menjelang pilpres. Hendri justru berkeyakinan, sejumlah nama menteri yang memiliki angka elektabilitas pasti ingin bertahan untuk meraih modal politik.

"Jadi makanya agak konyol ketika mereka berpikir untuk pecah koalisi," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/2).

Di samping itu, merujuk hasil survei KedaiKOPI, ada 400 nama lain yang masih berpotensi maju di Pilpres 2024. Mereka berasal dari berbagai latar belakang mulai dari politisi, pengusaha, mantan atlet, hingga selebritas.

Apalagi, bila berkaca pada kemunculan Jokowi pada 2014 silam. Menurut dia, kala itu sejumlah lembaga survei telah mengunggulkan nama Prabowo, sebelum kemudian nama Ketum Partai Gerindra itu rontok seketika.

"Jadi nama-nama yang muncul sekarang nggak usah GR. Ya itu tadi, dari survei KedaiKOPI ada 400 nama yang muncul. Dan nama-nama itu bisa saja lebih berpeluang naik ke panggung di 2024, daripada nama-nama yang beredar sekarang," katanya.

Hendri turut menyoroti sejumlah nama tersebut, yang menurut dia justru sama sekali, belum mendapat momentum politik sebagai modal besar maju di kontestasi elektoral seperti pilpres.

Menurut Hendri, momentum politik, adalah modal atau bekal yang tak bisa didapat semua orang. Sementara, lanjutnya, beberapa nama seperti Anies, Ganjar, hingga Khofifah hingga kini justru baru saja dirundung masalah banjir di wilayah mereka masing-masing.

"Momentumnya nggak ada saat ini. Menteri-menteri juga lagi susah. Jadi masih jauh, saat ini ya boleh, cuma kan 2024 masih lama. Jalan masih jauh," kata Hendri.

(thr/ain)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK