Menanggapi segala pernyataan Jhoni Allen Marbun soal SBY hingga naiknya AHY jadi ketua umum, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menegaskan kader-kader yang sudah dipecat tersebut tengah mengubah taktik dengan berupaya merusak dan mengerdilkan partai.
Ia juga menilai para eks kader itu masih sakit hati akibat pemecatan oleh Dewan Kehormatan Partai.
"Mungkin ada yang tersinggung, ada yang tidak terima karena memang dipecat oleh sebuah partai kita bergabung itu menyakitkan, tapi ya itu kan buah dari tindak-tanduk, buah dari perlakuannya terhadap partai yang sudah tidak bisa ditolerir," kata Andi Senin (1/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi menilai pemecatan tujuh kader menjadi pelajaran bagi seluruh kader Demokrat. Ia juga meminta seluruh kader untuk tetap bersiap menghadapi serangan-serangan dari para mantan kader itu.
"Kita lawan, kita hadapi dengan cerdik, cerdas, dan kita tidak boleh menyerah dengan ini. Ini bukan persoalan Ketum dengan para pemberontak, tapi masalah kita bersama," ujar mantan Stafsus Presiden RI di era Kepresidenan SBY.
Lebih lanjut, menurut Andi, dugaan kudeta Partai Demokrat ini sebetulnya sudah terendus sejak lama. Pasalnya, ia mengklaim bahwa pihak-pihak yang ingin mengkudeta itu orang yang sama.
"Sudah kita duga sejak lama akan muncul, karena orangnya sama. Kita belum sempat melakukan tindakan tegas kepada mereka di 15-20 tahun sebelumnya, karena ketua majelis tinggi kita, Pak SBY sangat sayang sama kadernya, ingin menyatukan," ujar Andi.
Senada, Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf menilai rencana kudeta yang dilancarkan Jhoni Allen dkk. timbul karena tak nyaman dengan gaya kepemimpinan AHY yang merakyat.
Dede mengklaim AHY telah mengubah Demokrat dari partai elitis menjadi merakyat. Demokrat, kata dia, lebih sering turun menyapa, mendengar, dan membantu rakyat.
"Banyak tokoh-tokoh senior tidak mendapatkan kesempatan tampil karena saat ini eranya berubah, orang harus perform di publik," ujar eks Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.
Episode wacana kudeta Demokrat sendiri berjalan sejak bulan lalu, di mana AHY mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi dugaan istana merestui manuver Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko untuk menggulingkan sang ketum.