Marzuki Alie Sebut KLB Demokrat Tak Harus Disetujui SBY

CNN Indonesia | Rabu, 03/03/2021 14:05 WIB
Marzuki Alie membantah pernyataan yang menyebut keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) harus disetujui SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Marzuki Alie membantah pernyataan yang menyebut keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) harus disetujui SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia --

Eks politikus Partai Demokrat Marzuki Alie membantah pernyataan pengurus DPP Partai Demokrat yang menyatakan bahwa keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Marzuki, KLB tak bisa diputuskan oleh suara satu orang, dalam hal ini SBY. Ia menyatakan KLB dapat terlaksana jika mayoritas pemilik suara di Demokrat menghendaki.

"Satu orang bisa veto keinginan 300 orang kan enggak mungkin. Makanya yang disampaikan (KLB) harus izin majelis tinggi cukup aneh juga. Masa KLB ditentukan oleh seorang? KLB itu ditentukan suara mayoritas," kata Marzuki saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (3/3).


Marzuki menjelaskan, dalam berdemokrasi dan berorganisasi secara kepartaian, setiap satu orang memiliki satu suara yang sah. Artinya, tidak ada satu suara yang bisa memveto suara pihak lain.

"Itu baru demokrasi yang benar," imbuhnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan kader dan pendiri partai Demokrat berencana menggelar KLB pada pertengahan Maret 2021. KLB ini buntut dari polemik yang terjadi di partai berlambang mercy itu.

Marzuki sebelumnya mendukung pelaksanaan KLB. Namanya juga masuk bursa calon ketua umum dalam pelaksanaan KLB tersebut.

Terkait pelaksanaan KLB, pihak DPP buka suara. Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan merujuk pada pasal 81 ayat 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) organisasi, hanya ada dua kondisi yang membuat KLB mungkin dilakukan.

Pertama, KLB diusulkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) yang saat ini diduduki oleh SBY. Kedua, kata Herzaky, KLB mungkin dilakukan jika disetujui minimal tiga per empat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang terdiri dari 34 wilayah dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang terdiri dari 514 cabang. Hal ini juga harus disetujui oleh ketua MTP.

Ketua Komandan Tugas Bersama (Kogasma) pemenangan Pemilu  Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat orasi “Muda Adalah Kekuataan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat (3/8). (CNN Indonesia/Hesti Rika)Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Kritik Kepemimpinan AHY

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua DPR RI itu juga mengomentari kepemimpinan DPP Partai Demokrat. Ia menyayangkan DPP memecat tujuh kader, termasuk dirinya, dalam polemik isu kudeta.

Padahal, kata dia, seharusnya sebagai pemimpin, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat menyelesaikan persoalan ini secara internal.

"Tapi kelihatannya, DPP ini terlalu arogan. Barangkali masih terlalu muda, tidak wise, tidak bijak. Main pecat itu kan mengerdilkan partai," ujar Marzuki.

"Apalagi orang yang dipecat ini orang-orang yang punya grassroot, pasukan banyak. Itu yang membuat suasana jadi gaduh. Harusnya tabayyun, ketemu, panggil, apa sih masalahnya," kata dia menambahkan.

Marzuki juga menyoroti gaya kepemimpinan AHY dalam memimpin partai dan menghadapi masalah internal. Bahkan, SBY sampai harus turun gunung terkait permasalahan internal partai berlambang mercy itu.

Menurut Marzuki, ini menunjukkan bahwa AHY masih belum berpengalaman dalam memimpin organisasi.

"Sebagai ketum ya, AHY kayaknya tidak punya kemampuan. Jadi yang turun akhirnya PAK SBY sendiri. Jadi memang enggak siap AHY jadi pemimpin. Mungkin ke depan siap, tapi sekarang belum punya pengalaman," ujarnya.

(dmi/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK