Nasib Trah Cikeas di Tengah Ancaman KLB Demokrat

Sejumlah mantan kader Partai Demokrat mengumumkan bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pada pertengahan bulan ini. Agenda utama KLB kali ini adalah mengganti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sejumlah nama didorong untuk menjadi ketua umum baru, seperti Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hingga mantan Ketua DPR Marzuki Alie.

Marzuki Alie menyatakan siap maju menjadi ketum Demokrat lewat KLB.

"Kalau saya dipercaya, ruang itu akan saya buka. Bukan saya sebagai capres. Tapi kita buka untuk anak-anak bangsa," kata Marzuki kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/3) malam.

Gejolak internal Demokrat bermula ketika AHY mengungkap ada pihak lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yakni Moeldoko ingin mengambil alih partai. Moeldoko telah membantah hendak mendongkel kepemimpinan AHY.

Desakan KLB semakin menguat sejak isu itu mengemuka. Namun, beberapa pengurus daerah Demokrat menolak KLB dan tetap mendukung kepemimpinan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai berlambang bintang mercy tersebut.

Analis Politik Exposit Strategic, Arif Susanto mengatakan upaya menggusur kepemimpinan AHY bukan sesuatu yang mustahil sekalipun terbentur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Dalam AD/ART Demokrat, KLB dapat digelar dengan izin ketua umum dan ketua dewan pembina. Menurut Arif, politik tak sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Aturan yang tertulis kerap berbeda dengan yang terjadi di lapangan.

"Secara konstitusional basisnya AD/ART itu sulit (KLB). Tapi politik itu kan, bukan sekadar on paper ya. Jadi kalau kalkulasi di atas kertas itu bisa berbeda dibandingkan apa yang terjadi di lapangan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/3).

Arif menjelaskan faksi-faksi dalam tubuh sebuah partai biasanya muncul akibat terpuruk dalam gelaran pemilu. Dalam kondisi itu partai gagal mendistribusikan kekuasaan ke kader-kadernya, termasuk di daerah.

Menurut Arif, apabila mantan kader Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun atau pihak lain mampu mengakomodasi kekecewaan kader akibat kegagalan tersebut, bukan mustahil KLB akan terlaksana.

Di samping kegagalan AHY merengkuh keuntungan dalam Pilkada 2020 lalu, Arif menilai langkah mantan prajurit TNI AD itu mengirimi surat ke Jokowi terkait kudeta Demokrat merupakan tindakan yang keliru.

Apalagi, kata Arif, dalam suratnya AHY meminta klarifikasi Jokowi sebagai presiden, bukan politisi. Menurutnya, langkah politik AHY itu terkesan telah menunjukkan strata Demokrat berada di bawah Jokowi.

"Yang diminta adalah posisi Jokowi sebagai presiden. Akan menjadi berbeda seandainya AHY menempatkan Jokowi pada level yang sama as a politician," katanya.

Arif menilai sikap AHY dalam merespons gerakan kudeta dari senior dan mantan kader partai ini menunjukkan anggota Demokrat di isi anak-anak muda belum matang dalam berpolitik.

Sementara itu, menurut Arif, tujuh nama telah dipecat Demokrat merupakan politikus yang matang dalam berpolitik. Mereka bukan hanya politisi senior, beberapa di antaranya bahkan termasuk pendiri partai.

"Jadi kemungkinan KLB oleh para pembangkang ini bukan impossible. Bukan sesuatu yang mustahil walaupun kalau melihat AD/ART kemungkinan kecil," katanya.