KLB Demokrat, DPP Akan Tempuh Jalur Hukum

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat berencana menempuh jalur hukum ihwal pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimotori oleh para mantan kader. Sejumlah mantan kader Demokrat menggelar KLB mulai hari ini, Jumat (5/3).

Pengurus DPP Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, salah satu upaya hukum yang ditempuh adalah dengan melaporkan kegiatan KLB ke kepolisian.

"Semalam dari DPD Partai Demokrat Sumut telah melaporkan ke Polda. Tentunya DPP Partai Demokrat juga akan mengambil langkah terhadap ini. Langkah hukum dan langkah-langkah lainnya yang dipandang perlu," kata Kamhar saat dihubungi, Jumat (5/3).

Kamhar menegaskan, KLB yang digelar oleh para mantan kader itu ilegal. DPP Demokrat belum pernah mengeluarkan SK Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB.

"Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat. Tak punya legal standing. Apalagi mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat," ujarnya.

Lebih lanjut, Kamhar mengatakan, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang dilakukan oleh sejumlah kader murni sebagai praktik 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan.

Kamhar memastikan bahwa yang terjadi saat ini bukan persoalan internal Demokrat. Sebab tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC.

"Ini terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah," ujarnya.

"Jadi ini bukan hanya indikasi praktik kekuasaan yang mengancam kedaulatan Partai Demokrat. Lebih jauh dari itu, ini mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi," kata Kamhar.