Dianggap Biarkan KLB, Jokowi Ditagih soal Komitmen Demokrasi

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menagih komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjunjung tinggi demokrasi. Hal ini seiring dengan sikap pemerintah yang mereka nilai terkesan mengabaikan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dimotori oleh para mantan kader.

Menurut Irwan, jika pemerintah sampai mengesahkan kepengurusan hasil KLB ilegal, maka Jokowi mencoreng namanya sendiri.

"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan, "ujar Irwan dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/3).

Menurut Irwan, jika KLB ilegal ini tetap berlangsung dan melahirkan kepengurusan baru, maka Jokowi merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pemecahbelahan Demokrat. Irwan percaya Jokowi punya kewenangan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik.

Ia juga menyebut bahwa Jokowi harusnya dapat mengendalikan para menterinya, termasuk Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang sejak awal diduga terlibat dalam upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di partai berlambang mercy itu.

"Jika sampai kepengurusan hasil KLB ilegal disahkan, artinya cuma dua: Presiden tidak bisa mengendalikan pembantu-pembantunya atau Presiden diam-diam membiarkan," ungkap Irwan.

"Ingat, diamnya Presiden juga merupakan tindakan politik. Beliau bisa dianggap bersalah karena membiarkan (guilty by omission)," ujarnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Irwan juga mempertanyakan kepergian Moeldoko ke Medan, berdasarkan bukti tiket yang ia temukan.

"Apakah kepergian pak Moeldoko ini atas seizin Presiden? Untuk agenda dinas apa. Jika tidak seizin Presiden, berarti pak Moeldoko mangkir dari tugas dong?" tuturnya.

Sebelumnya, mantan kader Partai Demokrat Darmizal menyatakan KLB Partai Demokrat akan digelar hari ini, Jumat (5/3) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia mengklaim KLB itu akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Agenda utama KLB akan memilih dan menetapkan ketua umum baru Partai Demokrat. Sejumlah nama masuk dalam bursa calon ketua umum, seperti Kepala Staf Presiden Moeldoko, bekas Wasekjen DPP Demokrat Mayjen (Purn) Yahya Sacawiria, hingga Max Sopacua.