Max Sopacua soal KLB Demokrat: Hanya DPP yang Anggap Ilegal

Mantan kader Partai Demokrat Max Sopacua membantah gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, bersifat ilegal.

Hal itu ia katakan untuk merespons pernyataan beberapa pengurus DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menilai gelaran KLB ilegal.

"Kita kan siap lakukan ini. Bukan abal-abal, itu kata mereka saja di internalisasi dengan kata-kata ilegal. Tapi memang masyarakat melihat KLB ini positif, hanya kelompok sana [DPP Demokrat] saja yang anggap ilegal," kata Max kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/3).

Max sendiri ikut berpartisipasi dalam gelaran KLB tersebut. Iamengklaim KLB tersebut resmi dan sah untuk digelar.

Max menyebut sudah didukung oleh 800 peserta yang menjadi pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bila jumlah peserta itu telah memenuhi kuorum untuk menggelar KLB.

"Mungkin mereka ga ada bahan lain lagi yang dibicarakan dengan wartawan, cuma Ilegal-ilegal aja. Tapi kita jalan terus," kata dia.

Lebih lanjut, Max menyatakan KLB sengaja digelar untuk mengembalikan Demokrat ke tujuan awalnya saat didirikan tahun 2001 lalu. Demokrat, kata dia, didirikan terbuka bagi masyarakat luas dan bukan menjadi partai dinasti.

"Ini ingin mengembalikan Demokrat ke khittah awalnya ke partai rakyat bukan partai dinasti. karena enggak bisa diatasi mereka, sehingga muncullah dinasti," kata Max.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat ramai-ramai menegaskan bila KLB yang digelar di Deli Serdang itu ilegal dan inkonstitusional.

Bahkan, mereka berencana menempuh jalur hukum ihwal pelaksanaan KLB yang dimotori oleh para mantan kader tersebut.

Pengurus DPP Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan salah satu upaya hukum yang ditempuh adalah dengan melaporkan kegiatan KLB ke kepolisian.

"Semalam dari DPD Partai Demokrat Sumut telah melaporkan ke Polda. Tentunya DPP Partai Demokrat juga akan mengambil langkah terhadap ini. Langkah hukum dan langkah-langkah lainnya yang dipandang perlu," kata Kamhar saat dihubungi, Jumat (5/3).