Polri Tidak Keluarkan Izin KLB Partai Demokrat

CNN Indonesia | Jumat, 05/03/2021 14:33 WIB
Polri menegaskan tidak mengeluarkan izin atas kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara hari ini. Kepolisian tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang ingin melengserkan AHY dari ketua umum (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara pada hari ini, Jumat (5/3).

Sebelumnya, DPP Partai Demokrat menegaskan bahwa KLB yang ingin melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut ilegal lantaran tak sesuai dengan AD/ART.

"Polri tidak mengeluarkan izin," kata Argo kepada wartawan lewat pesan singkat, Jumat (5/3).


Namun demikian, dia belum mengatakan apakah kepolisian akan membubarkan kegiatan tersebut atau tidak apabila tetap berlangsung dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Terpisah, Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit itu akan dipantau oleh jajaran kepolisian setempat.

Diketahui, kegiatan itu digelar di tengah pandemi virus corona (Covid-19) dan disebut-sebut bakal dihadiri sekitar 1.200 orang.

"Kegiatan-kegiatan itu semua, akan dipantau oleh Polda setempat," kata Rusdi Hartono.

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono saat memberikan keterangan pers di gedung Bareskrim Mabes Polri, terkait kasus penggalangan dana teroris. Jakarta. Senin 28 Desember 2020. CNN Indonesia/ Andry Novelino Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan pihaknya tidak memberi izin penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Kongres Luar Biasa di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat. Mereka ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai.

DPP Partai Demokrat menganggap KLB tersebut ilegal lantaran tak sesuai dengan AD/ART. Seharusnya, KLB dihelat oleh DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Pihak panitia mengklaim Kepala Staf Presiden Moeldoko menjadi kandidat terkuat ketua umum dalam KLB. Eks kader Demokrat yang hadir di KLB, Max Sopacua mengatakan Moeldoko memang sudah didambakan oleh para kader untuk memimpin partai.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatra Utara mengancam akan membubarkan paksa kegiatan yang digelar. Pembubaran akan mereka lakukan jika aparat kepolisian tidak bertindak membubarkan KLB yang mereka anggap ilegal tersebut.

"Kalau tidak dibubarkan polisi, kami yang bubarkan. Sebagai penegak hukum polisi harusnya berada di posisi yang benar untuk membubarkan KLB ilegal. Kita akan kirim sebanyak-banyaknya kader ke sana," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Zulkarnain, Jumat (5/3).

(mjo/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK