PPP Tolak Ikut Campur Isu Kudeta Demokrat

CNN Indonesia
Senin, 08 Mar 2021 14:04 WIB
PPP menganggap persoalan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat merupakan urusan internal partai, mereka menolak untuk ikut campur.
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enggan ikut campur soal kudeta Partai Demokrat yang libatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Pernyataan itu merespons desakan untuk menolak kudeta Demokrat demi demokrasi.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan kejadian itu adalah urusan internal partai. Menurutnya, tak elok partai lain ikut campur dalam urusan tersebut.

"Kami tidak ada urusan dengan partai, itu urusan internal Partai Demokrat. Sama halnya dengan dulu ketika kami mengalami persoalan dan perpecahan," kata pria yang akrab disapa Awiek kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/3).

Awiek menyampaikan PPP pernah mengalami dualisme beberapa tahun lalu. Saat itu, PPP dipimpin dua ketua umum, yaitu Djan Faridz dan Romahurmuziy.

Meski mengalami kendala, PPP tak pernah melibatkan partai lain dalam penyelesaian konflik. Partai Kakbah itu menentukan cara mereka sendiri.

"Kita tidak pernah menyeret partai lain karena kita tahu itu kewenangan partai sendiri, internal partai," ujarnya.

Awiek sekaligus merespons pendapat pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun soal kudeta Demokrat. Menurutnya, Ubedillah perlu membaca kembali aturan perundang-undangan.

"Jangan hanya atas dasar bela sesuatu, terus melawan logik akal sehat, juga melawan logika hukum, itu enggak boleh. Partai enggak boleh mencapuri urusan internal partai lain," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terpilih jadi ketua umum.

Padahal, Demokrat masih memiliki kepemimpinan yang sah. Kepengurusan yang dipimpin AHY masih berjalan setelah dipilih pada Kongres V, 2020 lalu.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun berkata seluruh partai politik harus turun tangan. Ia berpendapat jika hal ini dibiarkan bisa ada kudeta di partai lainnya.

"Baik yang oposisi maupun yang ada di barisan pemerintah secara bersama-sama perlu bersikap menolak praktek buruk kudeta partai," ucap Ubedillah kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat pada Senin (8/3).

(dhf/ain)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER