Datangi DPC Demokrat Cianjur, Polisi Klaim Cuma Patroli Obvit

Anggota kepolisian diketahui mendatangi kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat usai Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam kongres yang digelar pada Jumat (5/3) lalu itu, KLB menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui, DPC Cianjur masih mengakui kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum. Bukan Moeldoko yang ditetapkan lewat KLB di Deli Serdang. Namun, kepolisian Cianjur menegaskan kedatangan petugas mereka ke kantor DPC itu hanyalah sekedar patroli objek vital (obvit).

"Itu dari patroli obvit, biasa patroli ke objek-obek vital, seperti bank termasuk DPC partai-partai," ujar Kabag Ops Polres Cianjur Kompol Muhammad Alan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/3).

"Tidak hanya Demokrat tapi semua," lanjutnya.

Menurut Asep, kehadiran petugas dalam patroli obvit merupakan tugas pihak keamanan yang memang rutin dilakukan.

Kedatangan petugas ke DPC Demokrat Cianjur, lanjutnya, untuk mencari informasi tentang situasi terkini usai ada pihak yang menggelar KLB di Deli Serdang.

"Paling kita mencari info, bagaimana tanggapan dan reaksi dari DPC Demokrat, sebagai antisipasi agar situasi di Cianjur tetap kondusif," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan sejumlah DPC didatangi dan dihubungi orang yang mengaku intel polres setempat. Kader itu dipaksa mendukung KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Dia belum bisa memastikan orang tersebut benar-benar anggota kepolisian atau bukan. Benny hanya memastikan bahwa memang ada kader yang didatangi dan dihubungi.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan memang ada laporan bahwa DPC Cianjur didatangi polisi.

Akan tetapi, tidak ada tindakan intimidasi. Dia mengatakan petugas hanya menggali informasi mengenai situasi terkini.

"Kalau di Jabar belum ada pihak berwajib yang mengintimidasi pengurus DPD dan DPC, hanya datang dan memantau saja. Kita pun berikan juga kopi dan penganan sewajarnya saat kita panggil," kata Asep kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/3).

Menurut Asep, kedatangan aparat ke Kantor DPD maupun DPC di Jabar tidak berkaitan dengan kisruh partai mereka. Jika ada aparat yang ingin mengetahui surat keputusan (SK) pengurus, Asep mengatakan pihaknya tidak akan memberi.

"Kalaupun mereka minta daftar pengurus yang sah kan sudah ada di masing-masing di KPU. Kepentingannya apa kalau kita harus memberikan SK Kepengurusan kepada mereka? Partai Demokrat kan bukan organisasi terlarang?" ujarnya.

Asep lalu meminta para kader di daerah tetap tenang atas kondisi saat ini. Apalagi sampai saat ini Demokrat Jabar tetap menyatakan kesetiaannya kepada ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Barangkali mereka hanya memantau dan memastikan saja bahwa DPD dan DPC-DPC di Jabar solid bersama AHY. Alhamdulillah, mereka mendapatkan (informasi) itu. Artinya, tak ada satupun keanehan yang didapatkan kecuali mereka semakin sadar bahwa Ketum AHY menguasai 514 DPC PD dan 34 DPD PD se-Indonesia, termasuk 27 DPC dan DPD PD di Jawa Barat," katanya.