Demokrat AHY Yakin Kemenkumham Tak Sahkan SK Kubu Moeldoko

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku yakin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly tidak akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko.

Pasalnya, menurutnya, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat cacat hukum dan prosedur.

"Jika diperiksa secara objektif sudah hampir pasti hasil KLB ilegal Deli Serdang sulit untuk diproses karena cacat hukum dan cacat prosedur," kata sosok yang akrab disapa Hero itu kepada wartawan, Selasa (16/3).

"Saya yakin Kemenkumham tidak akan mengorbankan integritas dan kredibilitasnya, dan akan menolaknya," imbuhnya.

Dia menambahkan, penyelenggaraan KLB Deli Serdang juga cacat karena tidak memenuhi syarat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat sebagai landasan pengesahan SK oleh Kemenkumham.

"Karena saya tahu prosesnya, KLB yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan dan konstitusi partai, pasti seluruh produknya juga cacat," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, mengonfirmasi pihaknya telah menerima pendaftaran hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

Cahyo mengatakan surat permohonan tersebut berisi perubahan susunan kepengurusan dan AD/ART Demokrat.

"Iya mereka sudah datang kemarin menyerahkan (surat) permohonan perubahan kepengurusan dan AD/ART. Kemarin mereka serahkan. Itu ada beberapa tim Pak Jhoni Allen dan kawan-kawan," kata Cahyo kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Namun, Cahyo tak tegas menjawab mengenai kelengkapan permohonan yang telah dilayangkan Demokrat kubu Moeldoko tersebut. Hanya saja, ia memastikan pihaknya saat ini tengah mempelajari permohonan tersebut.