Menkes Evaluasi Biaya Kesehatan Demi Tingkatkan Harapan Hidup

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan perlu ada perbaikan dalam penyusunan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) untuk membiayai pelayanan kesehatan di Indonesia.

Budi mengaku perbaikan anggaran KDK untuk biaya pelayanan kesehatan dapat berpengaruh pada meningkatnya angka harapan hidup (AHH) rakyat Indonesia.

"Banyak negara mulai melakukan kajian bahwa perlu ada standar efektivitas layanan kesehatan agar tak terus naik [biaya] sementara produktivitas angka harapan hidup belum spesifik," ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (17/3).

"Sehingga perlu ada perbaikan-perbaikan dalam penyusunan KDK agar pelayanan kesehatan yang kita bikin lebih selaras dengan target RPJMN," sambungnya.

Sejauh ini, Budi mengaku biaya KDK dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum digunakan dengan optimal. Penggunaan layanan JKN juga belum selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di sektor kesehatan.

Budi menjelaskan ada lima target RPJMN untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar. Pertama meningkatkan kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan gerakan masyarakat sehat, dan penguatan sistem kesehatan.

Menurutnya, jika melihat profil belanja KDK dalam program JKN selama ini belum selaras dengan kelima target RPJMN tersebut.

Sementara pemanfaatan layanan terbesar JKN masih didominasi dengan perawatan dialisis (cuci darah), radioterapi dan kemoterapi, serta diabetes.

"Maka dari itu perlu kita selaraskan di KDK agar lebih banyak pembiayaan kesehatan disesuaikan dengan target RPJMN. Agar seluruh resources yang kita keluarkan ratusan triliun untuk bagaimana menurunkan kematian ibu dan anak, mengurangi stunting, dan memperbaiki gizi," kata Budi.

Mantan Direktur Bank Mandiri ini juga mengaku sedang berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan BKKBN dalam waktu dekat untuk finalisasi dan uji publik terkait biaya yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan.

"Saya sudah titip pesan ke teman-teman rencananya Maret ini Kemenkes, BPOM, BKKBN bisa memastikan KDK yang nanti kita keluarkan benar-benar bisa memberikan manfaat maksimal untuk seluruh rakyat," ujar dia yang juga pernah menjadi Wakil Menteri BUMN itu.