Munarman Siap Bela Hukum Demokrat Jika Diminta AHY

Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menanggapi isu kisruh Partai Demokrat yang berujung pada keterlibatan pejabat tinggi negara, yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB).

Munarman mengaku siap membantu jika diminta Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia akan selalu berada di pihak yang terzalimi.

"Bentuk pembelaan adalah secara hukum, itu pun kalau pihak AHY minta," kata Munarman dalam keterangannya, Kamis (19/3) malam.

Munarman enggan mengiyakan ketika ditanya pertemuannya dengan pengurus Partai Demokrat di tengah kisruh yang sedang terjadi. Dia hanya mengatakan bakal selalu berdiri di belakang mereka yang terzalimi.

"Jadi begini, prinsip saya dari dulu selalu membela pihak yang terzalimi. Jadi siapapun bila mengalami perlakuan zalim dari pihak lain, maka saya stand with them," kata dia.

Diketahui, Front Pembela Islam (FPI) dan Partai Demokrat yang kerap mengkritik pemerintah sama-sama tengah mengalami masalah hukum. FPI telah dibubarkan oleh pemerintah.

Sementara Partai Demokrat tengah menghadapi gerakan yang ingin mengambilalih kepengurusan AHY. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko disebut-sebut terlibat di dalamnya.

Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu. KLB sendiri diinisiasi oleh sejumlah kader yang sebelumnya telah dipecat AHY.

Pakar hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai manuver Moeldoko sudah diketahui Istana Kepresidenan. Bahkan menurutnya ada kemungkinan Moeldoko memang diberi restu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan demikian. Menurutnya, Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu menahu gelagat Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat.

"Jangankan saya, istrinya sama Pak Presiden saja tidak tahu,'" kata Ngabalin dalam program d'Rooftalk: Perebutan Kekuasaan di Partai Demokrat yang disiarkan detikcom, Rabu (10/3).