KaBKKBN Disebut Setuju Rekomendasi 7.975 Penyuluh KB Jadi PNS
Negosiasi yang dilakukan Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo disebutkan membuahkan hasil bagi masa depan para penyuluh KB di Indonesia.
Ketua Umum FPLKB Ni Ketut Adriani mengatakan desakan agar 7.975 anggota federasinya direkomendasikan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) disepakati Hasto akan diakomodasi BKKBN kepada pemerintah.
"Itu disepakati dan disetujui oleh bapak Kepala BKKBN," kata Adriani kepada massa aksi di depan gerbang kantor BKKBN, Senin (29/3) sore.
Selain itu, kata Adriani, Hasto juga menandatangani Keputusan Badan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor KEP/G3/2021 Tentang Pwnetapan Data Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non PNS.
"Hasil dari nego kita bahwa keputusan tersebut hari ini juga ditandatangani," kata Adriani.
Adriani juga menyampaikan, pihak BKKBN akan bersurat ke setiap pemerintah kabupaten dan kota guna meminta formasi calon PNS.
"Untuk itu kawan-kawan yang dari daerah lebih aktif dan lebih semangat untuk mendapatkan sebuah rekomendasi," kata Adriani.
Sebelumnya, perwakilan FPLKB didampingi Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mencoba menemui Hasto di kantor BKKBN. Namun, ia tidak ada.
Sebab merasa tak mendapat jawaban dari perwakilan BKKBN, akhirnya perwakilan dari para demonstran itu menyambangi Hasto di kediamannya.
Adriani mengingatkan agar para penyuluh KB tidak berpuas diri dengan hasil yang diraih hari ini. Ia meminta agar pengangkatan FPLKB menjadi PNS dikawal terus menerus.
"Jangan merasa puas sampai SK CPNS ada di tangan kita," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos juga mengingatkan agar para penyuluh KB tidak berhenti mengawal tuntutan mereka.
Selain itu, menurut Nining, perjuangan penyuluh KB yang tergabung dalam federasi bukan untuk golongan sendiri. Sehingga, jika ada penyuluh di luar anggota federasi yang diangkat juga merupakan bentuk kemenangan federasi yang berjuang.
"Siapapun yang akan diangkat adalah kemenangan kita," kata Nining.
Ia meminta para penyuluh KB agar mengingat perjuangan bidan desa yang menuntut agar diangkat menjadi PNS.
Saat itu, kata Nining, hanya terdapat 16 ribu bidan desa yabg terus melakukan perjuangan. Namun, hasilnya dirasakan sekitar 46 ribu bidan desa.
"Tapi yang menikmati lebih dari hampir 46 ribu orang diangkat jadi PNS. Itu adalah perjuangan kawan-kawan 16 ribu bidan desa pada saat itu," kata Nining diikuti tepuk tangan ratusan penyuluh KB.