Guru Respons SKB 4 Menteri: Sekolah Belum Siap Tatap Muka

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan sekolah belum siap dibuka. Hal tersebut disampaikan merespons SKB 4 Menteri yang menargetkan pembukaan sekolah tatap muka per Juli 2021.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan ketidaksiapan itu bisa dibuktikan melalui kesiapan protokol kesehatan di sekolah dan data vaksinasi covid-19 guru dan tenaga kependidikan.

"Belum siap. Saya katakan untuk dua prasyarat ini belum siap, vaksinasi dan daftar periksa," tuturnya ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (30/3).

Argumen Satriwan mengacu pada daftar periksa yang dijadikan salah satu syarat pembukaan sekolah yang ditetapkan dalam SKB.

Mengutip data Kesiapan Sekolah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/dashboard), ada 11 daftar periksa yang perlu dipenuhi sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan.

Di antaranya sekolah harus punya toilet dan kamar mandi bersih, sarana cuci tangan, desinfektan, pengukur suhu tubuh, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, dan menerapkan area wajib masker.

Selanjutnya sekolah harus punya data warga sekolah dengan penyakit komorbid, data akses transportasi warga sekolah, data riwayat perjalanan warga sekolah per zona, data riwayat kontak erat pasien covid-19, dan membuat kesepakatan dengan komite sekolah.

Dari total 534.954 sekolah yang tercatat di Data Pokok Pendidikan, hanya 52,74 persen di antaranya yang sudah mengisi daftar periksa per Selasa (30/3). Dari 282.108 sekolah yang sudah mengisi daftar periksa itu pun belum semuanya memiliki persyaratan yang diwajibkan untuk membuka sekolah.

Di antaranya, 11.230 sekolah mengaku tidak punya sarana cuci tangan, 39.852 sekolah belum punya disinfektan, 86.286 sekolah mengatakan tidak bisa menerapkan area wajib masker, dan 65.244 sekolah belum punya pengukur suhu tubuh.

Menurutnya, pemerintah harus menganggarkan dana khusus untuk persiapan pembukaan sekolah jika opsi pembelajaran tatap muka diwajibkan bagi seluruh sekolah.

"Sekolah di pinggiran nggak bisa menganggarkan dari dana BOS. Oleh karena itu kami dorong [dana] khusus dari APBD, dari daerah. Termasuk juga [bantuan dana] dari pusat. Ini yang sampai sekarang kami belum dengar," katanya.

Selain persiapan protokol kesehatan yang belum maksimal, Satriwan juga mengeluhkan vaksinasi yang berjalan lambat. Ia mencontohkan di DKI Jakarta, hanya sebagian kecil guru dan tenaga kependidikan yang sudah divaksin. Menurut catatan P2G, kondisi serupa juga didapati di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Banten.

Kemudian di Kepulauan Riau; Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur; Kabupaten Situbondo, Jawa Timur; Kota Tual, Maluku dan Kabupaten Mimika, Papua, vaksinasi belum dilakukan sama sekali.

"Jadi kami ragukan vaksinasi guru bisa mencapai 5 juta bulan Juni," tambah Satriwan.