Nadiem Buka Opsi Sekolah Tatap Muka Terbatas usai Vaksinasi

Pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengimbau satuan pendidikan yang sudah menerima vaksinasi untuk segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas. Namun, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan.

"Perlu ditekankan bahwa tidak boleh ada orang tua murid yang dipaksa. Orang tua berhak memilih apakah anaknya ikut PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). SKB ini sudah berlaku. Tidak perlu menunggu tahun ajaran baru untuk melakukan PTM terbatas," kata Nadiem dalam Dialog Produktif bertema Rindu Pembelajaran Tatap Muka yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (1/4).

Nadiem menjelaskan, saat ini sekitar 20-22 persen sekolah di Indonesia mulai mengadakan PTM terbatas. Di negara-negara kawasan Asia Pasifik lain, hampir 85 persen sekolah sudah melaksanakan PTM secara penuh.

"Kenyataannya adalah kita harus hidup dengan pandemi Covid-19. Satu-satunya opsi, kita harus melaksanakan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat agar Indonesia tidak kehilangan satu generasi," ujarnya.

Nadiem menyatakan, pemerintah mempersiapkan banyak hal demi mengakselerasi kesiapan PTM secara menyeluruh. Salah satunya, vaksinasi yang diprioritaskan kepada guru dan tenaga kependidikan yang ditargetkan tuntas pada pertengahan tahun. Data Kementerian Kesehatan pada Rabu (31/3) menunjukkan, 550 ribu guru dan tenaga pendidik sudah divaksin.

"Harapannya sampai akhir Juni semua guru dan dosen di seluruh Indonesia sudah divaksinasi semua, jumlahnya sekitar 5,5 juta, termasuk yang di bawah binaan Kementerian Agama. Sehingga semua sekolah bisa memulai PTM terbatas," kata Nadiem.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan dukungan terhadap rencana PTM terbatas. Ia menuturkan, Pemkab Bogor memiliki data yang menunjukkan 85 persen orang tua menginginkan PTM, yang sudah diterapkan beberapa sekolah di Kabupaten Bogor sejak awal Maret. Dari verifikasi, ada 170 sekolah siap menjalankan PTM Terbatas.

"Kita harus bergerak cepat, berani, tapi hati-hati juga dalam mengambil tindakan. Kami yakin dengan kedisplinan yang kuat kita pasti bisa melaksanakan PTM terbatas dengan aman," ujar Nadiem.