Sosiolog: Mudik Bisa Dilarang, Tapi Sulit Dihentikan

Pemerintah melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Kebijakan itu diambil menyusul lonjakan kasus kenaikan karena Covid-19.

Menurut Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet kebijakan tersebut akan sulit untuk diterapkan. Sebab, menurutnya mudik sudah menjadi ciri khas pola hubungan antara kota dan desa terkait ekonomi dan budaya.

"Mudik sebagai peristiwa sosial yakni mobilitas orang kembali ke kampung halaman dari kota bisa dilarang, tapi tidak bisa sepenuhnya dihentikan," ucap Robertus Robet kepada CNNIndonesia.com, Kamis (08/4).

Robet menjelaskan, aktivitas mudik sudah tertanam pada pelaku urbanisasi atau orang yang merantau ke kota. Dengan kata lain, dorongan orang untuk melakukan urbanisasi selalu diikuti oleh tarikan untuk pulang.

Bahkan, kata Robet, motif seseorang untuk merantau ke kota adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik di desa kelak.

"Bagi mereka, resources material dan budaya yang mendasari motifnya untuk mencari hidup lebih baik," ucap Robert.

Robet menilai, para perantau akan mencari berbagai cara agar bisa pulang ke kampung halamannya. Meskipun, pemerintah sudah mengeluarkan ancaman sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Potensi mudik 'kucing-kucingan' akan terjadi.

"Pasti [ada kemungkinan mudik kucing-kucingan]," ucap dia.

"Pemerintah bisa melarang dan mengawasi sistem transportasi publik seperti kapal dan mobil-mobil besar, tapi banyak orang mudik naik motor," imbuhnya.

Selain itu, faktor lain yang akan memengaruhi sulitnya pelarangan mudik direalisasikan menurut Robert adalah banyaknya kebijakan kontradiktif yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi.

Kebijakan-kebijakan yang Robert maksud adalah pembukaan pusat perbelanjaan (mall), bioskop, acara-acara musik dan masih banyak lagi. Menurutnya kontradiktif jika pemerintah di saat bersamaan melakukan pelarangan mudik.

"Hal-hal kontradiktif ini yang akan dipakai orang untuk terus mudik," ucapnya.

"Kebijakan yang kontradiktif akan menurunkan legitimasi dari kebijakan itu sekaligus membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan itu lemah," imbuhnya.

Pemerintah melarang aktivitas mudik pada 6 -17 Mei. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas bagi warga yang nekat untuk mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2021 yang jauh awal Mei mendatang.

"Kita juga lihat adanya penggunaan kendaraan pribadi bahkan mobil, truk, kita akan lakukan tindakan tegas apabila dilakukan," kata dia dalam jumpa pers daring, Rabu (7/4).

Langkah yang akan dilakukan oleh kementerian perhubungan adalah mengurangi layanan transportasi publik. Selain itu, ia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan penyekatan lebih dari 300 titik yang berpotensi menjadi arus mudik jalur darat.