Polemik di Balik Tugu Sepeda Jakarta

CNN Indonesia
Selasa, 13 Apr 2021 06:13 WIB
Sejumlah pihak menilai pembangunan insrastruktur khusus pesepeda di Jakarta lebih genting ketimbang pembuatan tugu sepeda. Ilustrasi infrastruktur khusus pesepeda. (Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Alih-alih membangun tugu sepeda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan melengkapi infrastruktur khusus pesepeda di tengah peningkatan kasus kecelakaan moda transportasi ini dan juga pandemi Covid-19.

Pembangunan direncanakan selesai pada Mei seiring dengan pembangunan jalur sepeda yang juga dilakukan Pemprov DKI.

Berdasarkan dokumen rancangan pembangunan tugu yang diterima CNNIndonesia.com, tugu itu pada sisi luar bentuk dasar circular atau bundar. Itu mengambil dasar bentuk roda sepeda yang melambangkan pergerakan dinamis.


Bentuk dasar tersebut dibagi menjadi beberapa ukuran yang berbeda, dan pada pusatnya terletak ukuran yang paling besar. Pada lingkaran terbesar itu, bentuk cakram sebagai pusat rotasi akan dicetak.

Pada cakram ini akan dicetak pula landmark-landmark penting yang menjadi simbol-simbol kebanggaan Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut tugu sepeda itu bisa menjadi ikon pendorong untuk masyarakat agar hidup sehat.

"Ya justru karena di masa pandemi ini, kita ingin mendorong masyarakat hidup sehat, hidup bersih, lingkungan yang bersih, udara yang bersih dengan cara menggunakan sepeda," kata Riza.

Terkait pendanaan, ia menyebut pihaknya telah mengalokasikan pendanaan terhadap seluruh sektor secara proporsional, termasuk anggaran untuk tugu sepeda itu.

Secara keseluruhan, area tugu sepeda ini dapat anggaran dari kewajiban pihak swasta kurang lebih 28 miliar, termasuk untuk pembangunan 11 koridor sepeda yang dibangun secara permanen di Jl. Jenderal Sudirman-Jl. MH. Thamrin. Tugunya sendiri bernilai Rp800 juta.

"Semua kan ada alokasinya, pendidikan, sosial, kesehatan, olahraga, agama, semua dialokasikan tentu alokasinya sangat proporsional ya, kita memperhatikan sumber pendanaan dari mana nih, dari pihak ketiga bukan dari APBD, partisipasi dari swasta, dan kita mengalokasikan sesuai dengan peruntukannya," ucap Riza, di Balai Kota, Kamis (8/4).

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai tidak ada urgensi pembangunan itu di tengah pandemi Covid-19.

"Tugu sepeda itu kan gunanya enggak ada, urgensi, urgensinya apa. Saya khawatir itu hanyalah kedok untuk mendapatkan proyek di Pemprov DKI, atau rekanan dari Pemprov DKI," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (12/4).

Jika memang ada dana dari pihak ketiga, ia menyebut Pemprov sebaiknya memanfaatkan itu untuk kepentingan dasar masyarakat di masa pandemi ini.

"Kalau memang pihak ketiga mau menyumbang, kenapa tidak menyumbang saja kepada masyarakat yang sekarang terdampak Covid-19 itu. Banyak kan, masyarakat berpenghasilan rendah, banyak kok itu. Jadi artinya, yang membutuhkan itu jauh lebih penting," ucap dia.

Trubus juga menyoroti soal pembangunan yang tidak menggunakan APBD. Menurutnya, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk diperhatikan.

"Aspek transparan itu siapa pihak ketiga yang dimaksud. Berapa uang yang diterima, jangan nanti uang yang diterima 8 miliar yang ditulis cuma 800 juta. Masalah akuntabilitas, pertanggungjawaban publiknya bagaimana, jangan alasan itu dari pihak ketiga tapi tidak ada tanggung jawab," ucap dia.

Lebih lanjut, Trubus juga tidak setuju dengan alasan pembangunan tugu itu untuk mempercantik ibu kota. Jika memang bertujuan untuk itu, seharusnya kata dia, pembangunan dilakukan merata di semua wilayah.

"Persoalannya kemudian yang menjadi masalah, yang dipercantik itu cuman daerah-daerah tertentu, harusnya merata, mengapa misalnya hanya di Senen, Sudirman-Thamrin, kan harusnya jalan yang lain juga sama. Kenapa yang dipercantik ini yang jauh dari pemukiman penduduk, harusnya kan yang dekat dekat pemukiman," ucap dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menilai pembangunan tugu sepeda di Jalan Sudirman-Thamrin itu merupakan bukti Pemprov DKI Jakarta tidak peka terhadap kebutuhan para pesepeda.

Infografis Jalur-jalur Sepeda Baru di JakartaInfografis Jalur-jalur Sepeda Baru di Jakarta. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Ia mengatakan pesepeda di Jakarta memang meningkat 10 kali lipat selama pandemi. Namun, hal itu juga diikuti dengan meningkatnya kecelakaan pesepeda akibat infrastruktur yang tidak aman.

"Menurut saya, pesepeda butuh jalur yang mendukung keselamatan, bukan ornamen raksasa untuk selfie dan pemerintah harus serius membangun infrastruktur," kata Eneng.

Ia menyatakan anggaran tugu roda sepeda tersebut akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun infrastruktur yang aman dan nyaman bagi keselamatan pesepeda.

"Pemprov harus serius dalam mengelola anggaran, jangan program-program gimik semata," ucap dia.

(yoa/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER