DPR Sebut BRIN Bakal Jadi Lembaga Negara di Bawah Presiden

CNN Indonesia | Rabu, 14/04/2021 17:40 WIB
DPR menyebut BRIN bakal menjadi lembaga negara di bawah presiden langsung sehingga memiliki kewenangan kuat. Ilustrasi riset. (Foto: Pexels/Wesley Wilson)
Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bakal menjadi lembaga negara yang bekerja langsung di bawah presiden.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya, Ridwan Hisjam mengatakan, implementasi tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

"BRIN ini adalah lembaga yang dibentuk oleh presiden. Jadi hak prerogatif presiden, karena dia [BRIN] di bawah presiden langsung. Jadi sangat kuat, tidak di bawah menteri," tuturnya ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/4).


Ridwan menjelaskan BRIN berdiri dengan dasar UU sehingga landasan hukumnya kuat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo memiliki dua opsi dalam menjalankan kewenangan BRIN setelah resmi dipisahkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

Opsi pertama, BRIN bakal menaungi kerja enam lembaga pemerintah non kementerian seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sementara opsi kedua, keenam lembaga tersebut bakal dilebur menjadi satu dengan BRIN. Namun menurut Ridwan keputusan itu nantinya akan diputuskan oleh Jokowi.

"Saya mengharapkan Kepala BRIN menjadi [penyambung] koordinasi enam lembaga ini. Atau enam lembaga ini dibubarkan menjadi satu jadi BRIN. Jadi ada dua opsi. Itu hak presiden," ujarnya.

Ridwan mengatakan sebenarnya pemimpin BRIN pun sudah ditentukan sejak Jokowi menunjuk Bambang Brodjonegoro sebagai menteri riset dan teknologi dan kepala BRIN pada Oktober 2019.

Namun, katanya, saat ini BRIN tidak memiliki struktur organisasi maupun pegawai yang membawahi Bambang. Seluruh bawahan Bambang saat ini menurutnya berstatus sebagai pegawai Kemenristek.

Ketika nantinya Kemenristek dilebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka pegawai di bawahnya juga turut digeser ke kementerian dibawah Nadiem Makarim itu atau dimutasi.

Ia memprediksi nantinya Kemendikbud bakal memiliki direktorat jenderal baru di bidang riset dan teknologi. Kebijakan riset dan teknologi yang dibawahi Kemendikbud bakal berkutat di lingkup pendidikan.

Namun begitu, Ridwan mengatakan langkah-langkah peleburan dan transisi ini belum bisa dijalankan sebelum Jokowi dengan resmi menunjuk Bambang atau orang lain untuk mengisi kursi kepala BRIN.

"Tunggu apa? Tunggu presiden otomatis menunjuk kepala BRIN. Dan kepala BRIN nanti harus segera koordinasi dengan Menteri PANRB. Mereka melakukan diskusi, mengusulkan presiden nama-nama deputinya [di BRIN]," tambah Ridwan.

CNNIndonesia.com telah berupaya mengonfirmasi wacana pemisahan BRIN sebagai lembaga negara tersendiri kepada Bambang, namun yang bersangkutan enggan berkomentar.

"Saya tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com.

Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman meminta pertanyaan terkait BRIN disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno juga tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Pertanyaan terkait tindak lanjut penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud serta pemisahan BRIN juga sudah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, namun belum dijawab.

Sebelumnya, DPR mengetok surat pengajuan dari Presiden Joko Widodo yang meminta parlemen menyetujui penggabungan dua kementerian dan pembentukan Kementerian Investasi.

Dalam surat tersebut, Jokowi juga menyatakan akan membentuk BRIN sebagai lembaga tersendiri. Ia mengatakan hal ini yang menjadi alasan penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud dinilai perlu.

(fey/pris)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK