Penyintas Gempa Palu Jalani Tiga Ramadan di Hunian Sementara

CNN Indonesia | Jumat, 16/04/2021 08:05 WIB
Warga penyintas gempa Sulawesi Tengah hidup di hunian sementara sejak 2018, proses pembangunan hunian permanen pun dipertanyakan. Petugas Pemadam Kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di lingkungan dan hunian sementara pengungsian warga penyintas bencana gempa dan likuefaksi di Kamp Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2020). (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah warga penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, hidup dalam ketidakpastian. Mereka sudah tiga kali menjalani puasa Ramadan di hunian sementara (huntara), setelah bencana itu memporakporandakan permukiman warga pada 28 September 2018.

Realisasi pembangunan hunian tetap atau permanen oleh Pusat pun dipertanyakan. 

Di antara para penyintas itu adalah 500 kepala keluarga di Kelurahan Petobo, Kota Palu. Mereka masih berada di hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah sejak 2018 pascagempa.


Merespons kondisi itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulteng Atha Mahmud mengatakan progres pembangunan kembali untuk pemulihan warga dalam skema rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana hingga kini tak kunjung tuntas.

"Tiga tahun sudah lamanya warga korban bencana masih diliputi ketidakpastian kapan bisa hidup di lokasi hunian tetap (Huntap) yang permanen sebagaimana janji pemerintah," ucap Atha dikutip Antara, Jumat (16/4).

Atha mengatakan memasuki Ramadan ketiga, warga korban bencana masih hidup di lokasi pengungsian.

"Ini fakta miris dan sangat mengganggu nurani kemanusiaan kita. Padahal sebelumnya di tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan Huntap mesti harus selesai sebelum memasuki bulan suci Ramadan 2019, agar warga korban bencana dapat menikmati bulan Ramadan di hunian baru yang diperuntukkan," ujar Atha.

Menurutnya, lamanya penyelesaian masalah pembangunan hunian tetap warga penyintas mengindikasikan bahwa ada ketidakberesan yang terus-menerus dibiarkan.

Seolah, kata dia, negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mampu menunaikan kewajiban konstitusionalnya dalam memenuhi hak warga korban bencana.

"Saya kira, hampir tiga tahun dan tiga Ramadan ini adalah batas waktu toleran bagi pemerintah pusat dan daerah. Cukup sudah bermain-main dengan soal kemanusiaan. Sudahi itu, segera tuntaskan Huntap yang jadi hak warga," tegas Atha.

Sementara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan durasi waktu dua tahun telah berakhir sesuai dengan Inpres nomor 10 tahun 2018 tentang percepatan rehab-rekon pascabencana gempa dan tsunami di Provinsi Sulteng.

Menurut Atha sudah semestinya ada upaya luar biasa dilakukan untuk warga. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap program rehab-rekon di Sulteng. Setelah Inpres Nomor 10 tahun 2018 telah berakhir masa berlakunya di 2020 sebagai panduan yuridis dalam penanganan pasca bencana di Sulteng.

Evaluasi menyeluruh dinilai penting, sebab menurutnya, tampak nyata kegagalan dalam memenuhi tenggat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Inpres Nomor 10 tahun 2018 tersebut.

Baginya, yang terpenting yaitu tranparansi dan integritas dalam penyaluran triliunan rupiah alokasi anggaran negara.

"Kita tidak ingin triliunan anggaran negara yang telah dialokasikan menguap percuma tanpa dirasakan manfaatnya secara menyeluruh bagi warga korban bencana," ujarnya lagi.

(Antara/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK