Wagub DKI Imbau Warga Tak Mudik Colongan Sebelum 6 Mei

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta masyarakat tidak melakukan mudik colongan sebelum larangan mudik berlaku 6-17 Mei 2021. Menurutnya, butuh kesadaran dari masyarakat masing-masing agar tidak melakukan hal tersebut.

"Istilahnya mudik colongan atau apalah tentu semuanya butuh kesadaran kita bersama, kalau dicari-cari ya enggak ada habisnya kalau kita selalu menyiasati cari jalan belakang, jalan tikus," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Jumat (16/4).

Riza berharap warga bisa mematuhi aturan yang berlaku terkait larangan mudik itu. Terlebih bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jakarta.

Ia memastikan, sesuai aturan, PNS yang melanggar aturan itu bakal dikenakan sanksi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

Dalam surat edaran tersebut, pemberian sanksi bagi ASN yang melanggar diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sanksi berupa hukuman disiplin mulai dari teguran hingga pemecatan.

"Bagi PNS yang melanggar akan ada sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah, Menpan RB dan peraturan lainnya," jelas Riza.

Pemerintah melarang mudik lebaran sejak 6 sampai 17 Mei 2021. Kebijakan larangan mudik ini mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 yang masih tinggi. Masyarakat diminta untuk tak bepergian selama larangan tersebut.

Untuk mendukung larangan tersebut, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan mulai melakukan penyekatan terhadap sejumlah titik untuk menahan laju masyarakat melakukan mudik lebaran. Jadwal penyekatan mudik jalan tol berlangsung selama 12 hari.