BPOM Apresiasi Dukungan Boediono Dkk soal Vaksin Nusantara

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menanggapi banjir dukungan dari mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono dan 100 lebih tokoh lainnya di tengah pro-kontra vaksin Nusantara.

Dukungan tersebut berasal dari berbagai kalangan mulai dari akademisi, epidemiolog, pengacara hingga pengusaha agar BPOM menjalankan tugasnya dalam menjamin obat dan makanan betul-betul sesuai kaidah dan prosedur ilmiah.

"Saya mendengarkan, menyimak dengan terharu dan rasa humble atau kerendahan hati. Kami semua jajaran BPOM atas semua dukungan yang begitu besar dari tokoh-tokoh dan semua pihak," kata Penny kepada wartawan, Sabtu (17/4).

Dia mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan kepada pihaknya. Termasuk, kepada tim inisiator yang telah menggerakkan hati para pendukung lainnya.

Penny mengatakan bahwa pihaknya bakal menjalankan tugas dan fungsi institusinya dengan baik.

"Melindungi masyarakat dan ikut membangun bangsa ini menuju kemajuan bersama," ucap dia.

Penny mengaku bahwa dukungan ini akan menjadi energi yang besar bagi konsistensi BPOM dalam menjalankan tugas.

Dalam pernyataan terbuka itu, dituliskan bahwa setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Penelitian perlu diputuskan oleh lembaga negara yang memiliki otoritas, yakni BPOM.

Adapun para tokoh yang terlibat seperti A. Mustofa Bisri, Abdillah Toha, Ade Armando, Ainun Najib, Ahmad Syafi'i Maarif, Akmal Taher, Anita Wahid, mantan Wapres RI Boediono, Butet Kertaradjasa, Djoko Susilo.

Selanjutnya Erry Riana Hadjapamekas, Saparinah Sadli, Natalia Subagyo, Kuntoro Mangkusubroto, Ismid Hadad, Marsilam Simanjuntak, Jajang C. Noer, Alisa wahid serta deretan nama lainnya.

"Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah. Biarkan BPOM bekerja tenang bersama tim pakarnya. Kami percaya pada integritas keilmuan dan independensi mereka," tulis pernyataan bersama itu.

Sebelumnya, BPOM memutuskan tak memberi izin tim peneliti vaksin nusantara untuk melanjutkan uji klinis tahap II. Menurut BPOM, vaksin itu tak memenuhi standar yang berlaku.

Meskipun tak dapat izin, tim peneliti Vaksin Nusantara masih melanjutkan pengembangan dan sudah memulai proses penyuntikan terhadap sejumlah pihak beberapa waktu lalu.