Kubu Moeldoko: Tak Ada yang Berhak Larang Gunakan Atribut

CNN Indonesia | Rabu, 21/04/2021 04:40 WIB
Kubu Moeldoko mengatakan tidak ada yang berhak melarang pihaknya mengenakan atribut Partai Demokrat, termasuk kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Moeldoko hadir di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (ANTARA FOTO/Endi Ahmad)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Moeldoko mengatakan tidak ada yang berhak melarang pihaknya mengenakan atribut Partai Demokrat, termasuk kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan itu disampaikan salah satu tokoh Demokrat kubu KLB Deli Serdang, Hendra Karianga, merespons somasi terbuka yang dilayangkan kubu AHY terhadap pihaknya.

Menurutnya, proses hukum masih berjalan di tahap administrasi dan pengadilan terkait perselisihan kepengurusan Partai Demokrat hingga saat ini.


"Maka siapapun tidak terkecuali DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 41 dan dinyatakan demisioner di KLB Deli Serdang, tidak berhak melarang DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang dengan seluruh anggota Partai Demokrat yang tergabung di dalamnya untuk menggunakan seluruh atribut Partai Demokrat," kata Hendra dalam keterangan tertulis, Selasa (20/4).

Ia menerangkan, pihaknya berhak untuk mengambil langkah-langkah hukum setelah Menkumham Yasonnal Laoly menolak mengesahkan AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Hendra melanjutkan, Partai Demokrat pimpinan AHY telah mengajukan gugatan di PN Jakarta pusat terkait isi somasi dan status KLB Deli Serdang.

Berangkat dari itu, ia berpendapat, belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan KLB Deli Serdang tidak sah atau ilegal hingga saat ini.

"Jadi biarkan pengadilan yang memutuskan benar dan tidaknya KLB Deli Serdang dan pelarangan-pelarangan yang disampaikan dalam somasi terbuka tersebut," kata Hendra.

Hendra juga mengingatkan Demokrat pimpinan AHY untuk tidak menggunakan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 dalam melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap seluruh anggota Partai Demokrat.

"Karena akan menimbulkan konsekuensi hukum serius termasuk menyebut nama-nama dalam somasi terbuka tersebut adalah perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana," kata Hendra.

Terlebih, kata Hendra, AD/ART Demorat Tahun 2020 dinilai telah batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, UUD 1945, dan UU Partai Politik.

Sebelumnya, DPP Partai Demokrat melayangkan somasi terbuka terhadap Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko.

Somasi terbuka itu juga dilayangkan terhadap sejumlah jajaran pengurus Partai Demokrat hasil KLB antara Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, Muhammad Rahmad, dan seluruh peserta KLB di Deli Serdang.

"Pada hari ini, Senin, 19 April 2021, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat untuk dan atas nama DPP Partai Demokrat, melakukan Somasi Terbuka kepada Moeldoko," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/4).

(mts/ain)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK