Demokrat Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Tepat Waktu

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan momentum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak tepat.

Pasalnya, saat ini sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat sedang runtuh karena pandemi Covid-19.

Menurut Herman, pemerintah harus bisa melihat prioritas dalam pembangunan yang berkaitan dengan kemampuan negara. Di sisi lain, masyarakat sedang membutuhkan bantuan dari negara untuk membangkitkan perekonomian mereka.

"Ekonomi tumbuh minus, rakyat sedang susah," kata Herman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (18/4).

Herman menyebut pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran yang begitu besar. Untuk kebutuhan perpindahan awal saja, kata Herman, membutuhkan dana sekitar Rp460 triliun. Dari angka sebesar itu, pemerintah menganggarkan Rp87 triliun dari APBN.

Sementara, sisanya bisa berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau investasi. Menurut Herman, pendanaan dari pihak swasta bukanlah pemberian. Pihak swasta akan meminta timbal balik dari pendanaan yang diberikan.

"Pasti itu ada imbal jasa yang harusnya terbuka, dari mana nanti sumber pengembaliannya. Ini kan konteks yang belum terbuka kepada publik. Negara ini kan negara milik bersama," kata politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Herman menilai pemikiran Badan Pertanahan Nasional (Bappenas) terkait perpindahan ibu kota ini terlalu sederhana.

Ia menduga Bappenas menggunakan negara kontinental yang melakukan pemindahan negara sebagai benchmark atau perbandingan seperti, Australia, Selandia Baru, dan Brazil.

Kondisi geografis negara tersebut berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara archipelagos atau kepulauan. Sementara, perpindahan ibu kota bukan hanya persoalan pemindahan gedung, melainkan pemindahan pranata sosial.

Salah satu aspek yang mesti diperhatikan dalam hal ini, menurut Herman, adalah perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mempertanyakan kejelasan nasib ASN, seperti apakah mereka akan dipindah bersama keluarganya ke ibu kota baru atau meninggalkan keluarganya di pulau Jawa.

"Berapa ASN yang harus dipindahkan ke sana? Seleksinya seperti apa? Ini harus dijabarkan semuanya, dijawab dulu oleh Bappenas." ujar Herman.

Selain itu, pemerintah juga disebut harus memperhatikan apakah sumber daya alam di Kalimantan Timur mampu memenuhi kebutuhan ASN dan masyarakat pendatang di ibu kota baru itu.

Menurut Herman, daerah Kalimantan Timur merupakan wilayah yang mengalami defisit atau kekurangan pangan.

Bahan makanan untuk kebutuhan masyarakat di sana didatangkan dari luar daerah. Selain itu, ia juga menyebut sumber daya air di wilayah itu tidak cukup untuk pemindahan penduduk ke sana.

"Di sana juga sebagai daerah defisit pangan, daerah yang pangannya harus didatangkan dari luar provinsi Kaltim. Di sana sumber airnya juga akan kekurangan," ungkap Herman.

Ketika ditanya apakah pihaknya menolak pemindahan ibu kota tersebut, Herman mengatakan momentumnya tidak tepat. Menurutnya, pemindahan ibu kota sendiri bukan hal tabu dan sah secara hukum.

Wacana pemindahan ibu kota juga pernah bergulir pada era pemerintahan sebelumnya, yakni, Soekarno, Soeharto, dan Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Waktunya tidak tepat. Kalau perpindahan ibu kota itu bukan tabu atau dilarang, bisa dan sah," kata Herman.