Jatam Bantah Klaim Fadjroel Lahan IKN Tak Ganggu Hutan Primer

Sebelumnya, dalam diskusi yang disiarkan langsung via instagram, Juru Bicara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman enggan membicarakan lebih jauh soal aspek lingkungan hidup. Ia hanya membicarakan topik lingkungan hidup di ibu kota negara baru itu secara umum, seperti akan menjalin komunikasi dengan komunitas pemerhati flora dan fauna di tanah air, serta janji Presiden Jokowi menjadikan tempat itu sebagai penyelamatan flora dan fauna endemik Kalimantan.

Menurut Fadjroel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang digawangi Siti Nurbaya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah program tentang lingkungan hidup di Ibu kota negara baru. Dan, sambungnya, KLHK lah yang kemudian lebih layak menjelaskan soal aspek-aspek lingkungan hidup yang dikelola dan dijaga pada rencana proyek ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tersebut.

"Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup di IKN nanti aku akan coba mempertemukan teman-teman lingkungan hidup dengan ibu Siti Nurbaya dengan timnya," ujar Fadjroel.

Dalam diskusi yang sama, pemerhati lingkungan hidup Riyanni Djangkaru berharap dengan adanya ibu kota negara baru di Kalimantan timur, penegakan hukum terhadap pelanggaran kasus agraria di wilayah itu segera diselesaikan.

Salah satunya, kata Riyanni, adalah lubang-lubang bekas galian tambang yang belum ditutup. Ia berharap penegakan hukum terhadap masalah tersebut dilakukan dengan kuat. Ia juga berharap Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalimantan Timur turut berperan dalam pengembangan ekonomi berbasis lingkungan.

"Harapan besar adalah ketika masih ada pelanggaran-pelanggaran yang belum terselesaikan, misal lubang-lubang bekas tambang belum ditutup itu bisa menjadi lebih kuat penegakan hukumnya," ujar Riyanni.

Fadjroel mengatakan pihak istana akan segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke DPR. Hal itu disertai dengan Surat Presiden (Surpres).

"Jadi kami akan segera memasukkan bersama dengan surat dari presiden, insya Allah dalam tiga bulan itu akan bisa selesai," kata Fadjroel.

Di sisi lain, saat dihubungi secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mencurigai pemindahan ibu kota negara baru hanya siasat untuk menarik investasi dan rente.

Menurutnya jika alasan pindah ibu kota adalah karena Jakarta kerap banjir, daerah ibu kota negara baru juga mengalami bencana yang sama. Selain itu, beberapa waktu lalu daerah itu juga mengalami gempa.

"Semua rencana ini konsepnya ngawur, forest city segala macam nggak jelas juga, nggak ada dokumennya, hanya gambar-gambar di slide saja. Enggak ada kajian-kajian, kajian itu nggak dipublikasikan. Masa mengganti kawasan hutan dengan forest city, ya percuma, sama saja," protesnya.