PPP Nilai Pindah Ibu Kota Tetap Relevan, Tak Harus Pakai APBN

CNN Indonesia | Selasa, 20/04/2021 06:26 WIB
Ketua DPP PPP menilai pemindahan ibu kota negara ke Kaltim tetap relevan, karena beban Jakarta sudah terlalu berat. Dan, pemindahan itu jangan boros APBN. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tetap relevan. Selain itu, menurutnya realisasi rencana yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 silam itu tidak harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemindahan ibu kota tidak harus melalui APBN," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/4).

Menurutnya realisasi rencana pindah ibu kota negara bisa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara atau lembaga usaha seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang sudah ada saat ini.


Pemilik sapaan akrab Awiek itu menyatakan pemindahan ibu kota negara dengan menggunakan APBN memang merupakan hal yang berat, apalagi dilakukan di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Kalau semua dibebankan ke APBN memang berat, itu caranya bagaimana memberikan solusi pembangunan yang tidak memberatkan APBN," tuturnya.

Awiek sendiri menilai realisasi pemindahan ibu kota negara relevan karena kondisi Jakarta yang sudah terlalu berat menahan beban multidimensi saat ini. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi pemindahan ibu kota negara tidak boleh sampai memboroskan anggaran negara.

"Maka jangan terlalu dibebankan ke APBN tapi cari solusi yang lain," ujar dia yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi menilai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah tidak relevan. Sebab menurut Nabil, saat ini APBN sangat terbatas.

Nabil memaparkan berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan APBN pada 2020 turun hampir 20 persen. Sementara belanja negara naik lebih dari Rp 500 triliun.

"Bahkan beban hutang negara semakin membesar," kata Nabil melalui pesan tertulis saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Minggu (18/4).

Jokowi sendiri beberapa waktu lalu mengutarakan keinginannya agar desain dan tata kota ibu kota baru bisa menjadi rujukan kota pintar atau smart city di dunia. Dalam sambutan pada HUT Ahli Perencanaan Indonesia pada Sabtu (17/4) kemarin, Jokowi mengingatkan jangan sampai pembangunan smart city dilaksanakan tanpa perencanaan yang jelas.

"Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang menjadi pionir kota rujukan dunia," kata Jokowi dalam sambutan yang dirilis melalui rekaman video Sekretariat Presiden.

(mts/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK