Hari Bumi dan Kritik Komitmen Pemerintah Soal Perubahan Iklim
CNN Indonesia
Kamis, 22 Apr 2021 07:16 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi hari bumi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --
Peringatan Hari Bumi Internasional yang diperingati saban 22 April di seluruh penjuru dunia selalu berkelindan dengan isu-isu lingkungan seperti pemanasan global dan perubahan iklim.
Peneliti LAPAN Eko Waluyo Cahyono dalam paper-nya Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Lingkungan Bumi (2010) menulis peringatan Hari Bumi saban 22 April ini tak lepas dari gagasan Gaylord Nelson, seorang senator di Amerika Serikat pada dekade 1960an. Dalam pidato Nelson yang disampaikan pada tahun 1969 di Seattle, Nelson mendesak agar isu-isu lingkungan menjadi perhatian. Hari Bumi lantas diperingati setiap tanggal 22 April.
Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan dalam sekuel film dokumenter An Inconvenient Truth (2006) dan An Inconvenient Sequel: Truth to Power (2017) karya Wakil Presiden Amerika Serikat dua periode (1993-2001) Albert Arnold Gore Jr atau Al Gore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Gore menggambarkan mengerikannya dampak perubahan iklim: bongkahan es yang pecah dan mencair di kutub, banjir bandang, badai, polusi, dan bencana lain yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
Pemanasan global diyakini memicu persoalan lingkungan ini. Aktivitas manusia menggunakan teknologi mesin yang bergantung pada energi fosil menjadi penyebab kenaikan panas bumi. Penggunaan energi fosil seperti bensin, batu bara, dan lainnya menghasilkan miliaran ton gas CO2 setiap tahunnya ke atmosfer.
Sebab selubung gas tersebut, panas matahari yang masuk ke dalam bumi tidak bisa dipantulkan ke luar. Panas dari matahari pun terjebak di dekat permukaan bumi hingga menimbulkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Naiknya suhu di bumi berdampak pada kenaikan muka air laut, mengakibatkan perubahan pada batas-batas pantai.
"Kenaikan Permukaan laut mempunyai dampak langsung pada garis pantai dan bahkan dapat membanjiri pulau-pulau kecil atau kawasan kota yang rata dengan pantai," tulis Eko dalam karya ilmiahnya.
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana mengkritik cara pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap upaya mencegah pemanasan global semakin parah.
Menurutnya, pemerintah tak responsif dalam beberapa hal. Salah satunya, kata Wahyu, sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengacu pada standar lama yang membatasi kenaikan suhu hingga 2 derajat Celcius. Padahal Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau panel iklim PBB telah merekomendasikan batas rata-rata kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celcius.
"Sebenarnya diadopsi setengah-setengah oleh KLHK. Mereka nggak mau pakai 1,5 tapi masih pakai standar yang lama 2 derajat celcius," kata Wahyu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).
Petugas memotong pohon yang tumbang menimpa salah satu rumah karena diterjang gelombang kencang akibat badai Siklon tropis Seroja di Kota Kupang, NTT, Kamis (8/4/2021). (ANTARA FOTO/Kornellis Kaha)
Pada saat yang sama, pemerintah juga disebutkannya menghapus pasal yang menetapkan batas minimum kawasan hutan 30 persen. Ketetapan ini tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Kehutanan. Namun, kedua pasal tersebut dihapus pemerintah melalui UU Omnibus Law.
"Jadi apakah dalam konteks perubahan iklim makin baik? Faktualnya kita berhadapan dengan risiko perubahan iklim yang makin parah," ujar Wahyu.
Dampak perubahan iklim ini, kata Wahyu, telah dirasakan masyarakat. Merujuk pada data-data yang dihimpun Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Bencana tersebut antara lain seperti angin topan, siklon, dan bencana ekologis lainnya. Wahyu menyebut bencana ekologis karena prahara itu timbul tidak semata dari alam, melainkan ada campur tangan manusia.
Selain itu, kata Wahyu, saat ini izin lingkungan tidak lagi menjadi syarat izin membuka usaha.
"Ada perilaku kebijakan, ada perilaku manusia dalam hal ini korporasi secara luas yang mendorong perubahan iklim," tutur Wahyu.
Sejak awal April ini, di laman petisi daring change.org, ramai-ramai publik meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Indonesia darurat iklim. Petisi yang diinisiasi lebih dari 180 orang dan organisasi itu muncul setelah serangkaian bencana alam melanda sejumlah titik di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal April ini akibat dampak siklon tropis Seroja.
BMKG sendiri mengonfirmasi salah satu faktor yang membuat fenomena siklon tropis terjadi masih di wilayah Indonesia dan berdampak pada bencana hidrometeorologi itu tak lepas dari pemanasan global.
"Diyakini oleh para ahli iklim bahwa, pemanasan global yang salah satunya ditunjukkan pula oleh peningkatan suhu lautan akan menjadikan siklon tropis lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang," ujar Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Siswanto, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/4).
Di Indonesia, sejumlah stasiun pengukuran suhu permukaan BMKG mengindikasikan tren peningkatan, meski bervariasi. Di Jakarta, data suhu rata harian dari 1866 (zaman Belanda) hingga tahun 2010 kemarin menunjukkan peningkatan 1.6 derajat Celsius selama 130 tahun.
Pada bulan lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan tak meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca. Target penurunan emisi itu sendiri terdapat dalam Nationally Determined Contribution (NDC) atau komitmen negara pada Persetujuan Paris untuk menekan krisis iklim.
KLHK menyatakan tetap memiliki target 29 persen sampai 41 persen penurunan emisi pada 2030. Padahal, aktivis dan pemerhati lingkungan berulang kali mendesak pemerintah meningkatkan batas minimal target penurunan emisi karena dinilai tak cukup memerangi perubahan iklim.
Meskipun demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan pihaknya realistis dengan kemampuan Indonesia.
"Kita mampunya seperti ini. Coba kita tingkatkan NDC jadi penurunan [emisi] 50 persen. Apa bisa kita segera melakukan phashing out batu bara segera? Enggak bisa," cetusnya, dalam konferensi pers daring, Jumat (19/3).
Ruandha mengklaim target NDC Indonesia sebenarnya sudah lebih baik dari beberapa negara di dunia. Ia mencontohkan Amerika Serikat misalnya yang menargetkan penurunan emisi 28 persen, satu persen di bawah Indonesia.
Angka 29 persen, kata Ruandha, didapat setelah pemerintah mengkalkulasi kondisi pembangunan, lingkungan hingga populasi negara. Target penurunan emisi itu dinilai cukup untuk mencapai target Indonesia bebas emisi di tahun 2070 sembari mempertahankan peningkatan pembangunan.
"Negara lain ada yang 20 persen, 30 persen dan sebagainya. Tapi mereka hanya state gitu aja, enggak ada dokumen yang bisa kita lihat bahwa ada road map, langkah yang bisa baca meyakinkan dunia itu bisa tercapai," klaim Ruandha.
"Kita angka 29 persen sudah dilengkapi dengan dokumen yang rinci. Ada mitigasinya, roadmap-nya sehingga membuat dunia yakin langkah yang disusun Indonesia realistis seusai dengan kondisi Indonesia," imbuhnya.
Ruandha menjabarkan ada dua sektor yang difokuskan pemerintah untuk mencapai target itu. Yang pertama dengan menurunkan laju deforestasi dan memaksimalkan pengelolaan gambut.
Berdasarkan data inventarisasi emisi yang ia paparkan, produksi emisi gas rumah kaca secara nasional sepanjang tahun 2019 mencapai 1.886.552 Gg karbon dioksida ekuivalen. Sebanyak 50 persen dari angka tersebut berasal dari pangan dan tata guna lahan (FOLU) atau dari deforestasi. Ruandha mengatakan penambahan emisi kerap kali sangat berdampak pada kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Sektor kedua dengan memetakan persentase bauran energi primer hingga tahun 2050. Sektor energi menyumbang 34 persen dari total produksi emisi pada 2019.
Dalam hal ini, KLHK punya tiga skenario berbeda yang diterapkan secara bertahap. Pada skenario yang paling agresif, bauran energi primer pada 2050 meliputi batu bara 39 persen, gas 12 persen, minyak 17 persen dan energi baru terbarukan 32 persen. Dengan penerapan skenario itu, KLHK memperkirakan produksi emisi gas rumah kaca bakal turun menjadi sekitar 550 juta ton karbon dioksida ekuivalen.
Klaim realistis dan keyakinan KLHK mencapai target bebas emisi pada 2070 berbanding terbalik dengan penilaian yang dilakukan Climate Action Tracker (CAT). CAT merupakan analisis ilmiah independen yang dilakukan dua organisasi penelitian global, Climate Analytics dan New Climate, untuk melacak kebijakan iklim dunia.
Mengutip situs resmi CAT, komitmen Indonesia dalam aksi iklim diberikan nilai merah atau sangat tidak memadai (higly insufficiant).
Peran Indonesia dinilai belum bisa mendukung upaya global menahan penurunan suhu kurang dari 2 derajat celcius. Jika upaya tersebut dipertahankan, penurunan suhu dunia bisa mencapai 3-4 derajat Celcius.
Dalam studi Greenpeace yang diterbitkan pada September 2020, pemerintah Indonesia dinilai masih melakukan transisi energi untuk melawan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius bernilai F atau yang terburuk dari negara Asia Tenggara lainnya. Penilaian itu disematkan Greenpeace, karena tidak ada usaha keras yang dilakukan pemerintah untuk menggeser kebutuhan energi fosil ke energi terbarukan.
Peringatan Hari Bumi Internasional yang diperingati saban 22 April di seluruh penjuru dunia selalu berkelindan dengan isu-isu lingkungan seperti pemanasan global dan perubahan iklim.
Peneliti LAPAN Eko Waluyo Cahyono dalam paper-nya Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Lingkungan Bumi (2010) menulis peringatan Hari Bumi saban 22 April ini tak lepas dari gagasan Gaylord Nelson, seorang senator di Amerika Serikat pada dekade 1960an. Dalam pidato Nelson yang disampaikan pada tahun 1969 di Seattle, Nelson mendesak agar isu-isu lingkungan menjadi perhatian. Hari Bumi lantas diperingati setiap tanggal 22 April.
Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan dalam sekuel film dokumenter An Inconvenient Truth (2006) dan An Inconvenient Sequel: Truth to Power (2017) karya Wakil Presiden Amerika Serikat dua periode (1993-2001) Albert Arnold Gore Jr atau Al Gore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Al Gore menggambarkan mengerikannya dampak perubahan iklim: bongkahan es yang pecah dan mencair di kutub, banjir bandang, badai, polusi, dan bencana lain yang berkaitan dengan perbuatan manusia.
Pemanasan global diyakini memicu persoalan lingkungan ini. Aktivitas manusia menggunakan teknologi mesin yang bergantung pada energi fosil menjadi penyebab kenaikan panas bumi. Penggunaan energi fosil seperti bensin, batu bara, dan lainnya menghasilkan miliaran ton gas CO2 setiap tahunnya ke atmosfer.
Sebab selubung gas tersebut, panas matahari yang masuk ke dalam bumi tidak bisa dipantulkan ke luar. Panas dari matahari pun terjebak di dekat permukaan bumi hingga menimbulkan efek rumah kaca atau pemanasan global. Naiknya suhu di bumi berdampak pada kenaikan muka air laut, mengakibatkan perubahan pada batas-batas pantai.
"Kenaikan Permukaan laut mempunyai dampak langsung pada garis pantai dan bahkan dapat membanjiri pulau-pulau kecil atau kawasan kota yang rata dengan pantai," tulis Eko dalam karya ilmiahnya.
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana mengkritik cara pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap upaya mencegah pemanasan global semakin parah.
Menurutnya, pemerintah tak responsif dalam beberapa hal. Salah satunya, kata Wahyu, sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengacu pada standar lama yang membatasi kenaikan suhu hingga 2 derajat Celcius. Padahal Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau panel iklim PBB telah merekomendasikan batas rata-rata kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celcius.
"Sebenarnya diadopsi setengah-setengah oleh KLHK. Mereka nggak mau pakai 1,5 tapi masih pakai standar yang lama 2 derajat celcius," kata Wahyu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).
Petugas memotong pohon yang tumbang menimpa salah satu rumah karena diterjang gelombang kencang akibat badai Siklon tropis Seroja di Kota Kupang, NTT, Kamis (8/4/2021). (ANTARA FOTO/Kornellis Kaha)
Pada saat yang sama, pemerintah juga disebutkannya menghapus pasal yang menetapkan batas minimum kawasan hutan 30 persen. Ketetapan ini tercantum dalam Undang-Undang Penataan Ruang dan Undang-Undang Kehutanan. Namun, kedua pasal tersebut dihapus pemerintah melalui UU Omnibus Law.
"Jadi apakah dalam konteks perubahan iklim makin baik? Faktualnya kita berhadapan dengan risiko perubahan iklim yang makin parah," ujar Wahyu.
Dampak perubahan iklim ini, kata Wahyu, telah dirasakan masyarakat. Merujuk pada data-data yang dihimpun Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Bencana tersebut antara lain seperti angin topan, siklon, dan bencana ekologis lainnya. Wahyu menyebut bencana ekologis karena prahara itu timbul tidak semata dari alam, melainkan ada campur tangan manusia.
Selain itu, kata Wahyu, saat ini izin lingkungan tidak lagi menjadi syarat izin membuka usaha.
"Ada perilaku kebijakan, ada perilaku manusia dalam hal ini korporasi secara luas yang mendorong perubahan iklim," tutur Wahyu.
Sejak awal April ini, di laman petisi daring change.org, ramai-ramai publik meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Indonesia darurat iklim. Petisi yang diinisiasi lebih dari 180 orang dan organisasi itu muncul setelah serangkaian bencana alam melanda sejumlah titik di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada awal April ini akibat dampak siklon tropis Seroja.
BMKG sendiri mengonfirmasi salah satu faktor yang membuat fenomena siklon tropis terjadi masih di wilayah Indonesia dan berdampak pada bencana hidrometeorologi itu tak lepas dari pemanasan global.
"Diyakini oleh para ahli iklim bahwa, pemanasan global yang salah satunya ditunjukkan pula oleh peningkatan suhu lautan akan menjadikan siklon tropis lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang," ujar Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Siswanto, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/4).
Di Indonesia, sejumlah stasiun pengukuran suhu permukaan BMKG mengindikasikan tren peningkatan, meski bervariasi. Di Jakarta, data suhu rata harian dari 1866 (zaman Belanda) hingga tahun 2010 kemarin menunjukkan peningkatan 1.6 derajat Celsius selama 130 tahun.
Petugas merawat panel surya yang terpasang di atap gedung, pemerintah sedang berupaya menurunkan emisi hingga 7,96 juta ton karbondioksida. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Pada bulan lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan tak meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca. Target penurunan emisi itu sendiri terdapat dalam Nationally Determined Contribution (NDC) atau komitmen negara pada Persetujuan Paris untuk menekan krisis iklim.
KLHK menyatakan tetap memiliki target 29 persen sampai 41 persen penurunan emisi pada 2030. Padahal, aktivis dan pemerhati lingkungan berulang kali mendesak pemerintah meningkatkan batas minimal target penurunan emisi karena dinilai tak cukup memerangi perubahan iklim.
Meskipun demikian, Direktur Jenderal Pengelolaan Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman mengatakan pihaknya realistis dengan kemampuan Indonesia.
"Kita mampunya seperti ini. Coba kita tingkatkan NDC jadi penurunan [emisi] 50 persen. Apa bisa kita segera melakukan phashing out batu bara segera? Enggak bisa," cetusnya, dalam konferensi pers daring, Jumat (19/3).
Ruandha mengklaim target NDC Indonesia sebenarnya sudah lebih baik dari beberapa negara di dunia. Ia mencontohkan Amerika Serikat misalnya yang menargetkan penurunan emisi 28 persen, satu persen di bawah Indonesia.
Angka 29 persen, kata Ruandha, didapat setelah pemerintah mengkalkulasi kondisi pembangunan, lingkungan hingga populasi negara. Target penurunan emisi itu dinilai cukup untuk mencapai target Indonesia bebas emisi di tahun 2070 sembari mempertahankan peningkatan pembangunan.
"Negara lain ada yang 20 persen, 30 persen dan sebagainya. Tapi mereka hanya state gitu aja, enggak ada dokumen yang bisa kita lihat bahwa ada road map, langkah yang bisa baca meyakinkan dunia itu bisa tercapai," klaim Ruandha.
"Kita angka 29 persen sudah dilengkapi dengan dokumen yang rinci. Ada mitigasinya, roadmap-nya sehingga membuat dunia yakin langkah yang disusun Indonesia realistis seusai dengan kondisi Indonesia," imbuhnya.
Ruandha menjabarkan ada dua sektor yang difokuskan pemerintah untuk mencapai target itu. Yang pertama dengan menurunkan laju deforestasi dan memaksimalkan pengelolaan gambut.
Berdasarkan data inventarisasi emisi yang ia paparkan, produksi emisi gas rumah kaca secara nasional sepanjang tahun 2019 mencapai 1.886.552 Gg karbon dioksida ekuivalen. Sebanyak 50 persen dari angka tersebut berasal dari pangan dan tata guna lahan (FOLU) atau dari deforestasi. Ruandha mengatakan penambahan emisi kerap kali sangat berdampak pada kejadian kebakaran hutan dan lahan.
Sektor kedua dengan memetakan persentase bauran energi primer hingga tahun 2050. Sektor energi menyumbang 34 persen dari total produksi emisi pada 2019.
Dalam hal ini, KLHK punya tiga skenario berbeda yang diterapkan secara bertahap. Pada skenario yang paling agresif, bauran energi primer pada 2050 meliputi batu bara 39 persen, gas 12 persen, minyak 17 persen dan energi baru terbarukan 32 persen. Dengan penerapan skenario itu, KLHK memperkirakan produksi emisi gas rumah kaca bakal turun menjadi sekitar 550 juta ton karbon dioksida ekuivalen.
Klaim realistis dan keyakinan KLHK mencapai target bebas emisi pada 2070 berbanding terbalik dengan penilaian yang dilakukan Climate Action Tracker (CAT). CAT merupakan analisis ilmiah independen yang dilakukan dua organisasi penelitian global, Climate Analytics dan New Climate, untuk melacak kebijakan iklim dunia.
Mengutip situs resmi CAT, komitmen Indonesia dalam aksi iklim diberikan nilai merah atau sangat tidak memadai (higly insufficiant).
Peran Indonesia dinilai belum bisa mendukung upaya global menahan penurunan suhu kurang dari 2 derajat celcius. Jika upaya tersebut dipertahankan, penurunan suhu dunia bisa mencapai 3-4 derajat Celcius.
Dalam studi Greenpeace yang diterbitkan pada September 2020, pemerintah Indonesia dinilai masih melakukan transisi energi untuk melawan kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius bernilai F atau yang terburuk dari negara Asia Tenggara lainnya. Penilaian itu disematkan Greenpeace, karena tidak ada usaha keras yang dilakukan pemerintah untuk menggeser kebutuhan energi fosil ke energi terbarukan.
Petugas memotong pohon yang tumbang menimpa salah satu rumah karena diterjang gelombang kencang akibat badai Siklon tropis Seroja di Kota Kupang, NTT, Kamis (8/4/2021). (ANTARA FOTO/Kornellis Kaha)