DPR Sebut TNI Tak Utamakan Alutsista di 2021, MEF Terancam

Dengan jumlah kapal selam yang sedikit, Khairul menilai awak kapal akan kewalahan karena cakupan operasinya cukup luas.

Kapal selam harus melakukan patroli pengamanan di laut baik di permukaan maupun di dalam. Selain itu, mereka juga harus siap menghadapi berbagai rintangan.

"Tidak mungkin bisa meng-cover semuanya," ucap dia.

"Sepanjang 2021, ada keriuhan di bawah laut kita. Ada perlintasan kapal selam Prancis. Ada hal-hal lain yang riuh di bawah laut kita dan juga perlu ada mendapat pemantauan yang ketat," imbuh Khairul.

Ia menilai berbagai pihak terkait membutuhkan kajian kapal selam soal laut dalam dan mencari cari solusi serta alternatifnya.

"Ada kendaraan tanpa awak untuk monitoring AL, bisa diadakan dalam waktu dekat. Saya kira bisa menjadi solusi sementara bagi pengamanan laut kita," ucap dia.

Diketahui, Armada Angkatan laut Indonesia terdiri dari 7 fregat, 24 korvet, 4 kapal selam, 10 penyapu ranjau, 156 kapal patroli.

Mafia Alutsista

Sebelumnya, pengamat militer Connie Rahakundini Bakri menyebut sosok berinisial M menjadi mafia bisnis dalam pengadaan alutsista TNI. Dia tidak merinci lebih jauh. Namun, ia sempat menyinggung proyek kendaraan taktis (rantis) Maung yang digagas Kemhan.

"Saya juga menemukan dan siapa yang mau buka. Menurut saya ini bagian dari korupsi. Jangan salah lho, pertama dia beli Hilux utuh, yang diambil hanya sasis, kemudian yang lain-lain dijual kembali. Padahal yang di-charge itu harga satu mobil itu. Kemudian saya pernah lihat 200 mobil [Hilux] yang datang," ucap Connie dalam diskusi medcom.id yang berlangsung daring, Minggu (26/4).

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta Kementerian Pertahanan dan TNI segera merespons dugaan keberadaan keberadaan mafia bisnis alutsista ini.

"Memang sebaiknya segera direspons, karena ini kan pernyataan dari masyarakat sipil, sedangkan alutsista adalah lingkup pertahanan dengan kerahasiaan tinggi, agar jangan ada keraguan dari masyarakat atas pengelolaan sektor ini yang tugas utamanya memang melindungi masyarakat itu sendiri," kata Bobby kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/4).

Dia menyampaikan, Komisi I DPR kemungkinan tidak akan mempertanyakan soal dugaan itu dalam rapat kerja dengan Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Bobby menerangkan, fokus Komisi I DPR adalah soal penyerapan anggaran dan pemenuhan postur pertahanan. Menurutnya, fungsi anggaran DPR sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi tidak menbahas hingga ke satuan tiga.

"Dalam lingkup tugas fungsi penganggaran DPR sesuai keputusan MK tahun 2014, tidak membahas satuan tiga atau detail, hanya program. Jadi misalnya jenis alutsistanya kapal selam, Komisi I DPR hanya memberikan persetujuan program saja, tapi apakah pengadaan kapal tersebut tipe U 209, kilo class atau archenger, itu domain eksekutif," dalihnya.